Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Stabilitas Harga Ayam, Kemendag Minta BUMN Intervensi

Kompas.com - 22/07/2021, 17:11 WIB
Elsa Catriana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan meminta BUMN sektor peternakan untuk melakukan intervensi di lapangan untuk menjaga stabilitas harga perunggasan mulai dari Day Old Chicken (DOC) atau bibit ayam broiler hingga ayam hidup di tingkat peternak rakyat.

Sebab saat ini terjadi kenaikan harga untuk komoditas jagung sebagai bahan baku pakan ternak. Sementara harga jual live bird atau ayam hidup siap potong terus menurun.

Direktur jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, harga DOC final stock broiler di minggu ketiga bulan Juli 2021 turun 20 persen dibandingkan bulan lalu atau berkisar Rp 5.225 per kilogram.

Baca juga: Kemendag Godok Harga Acuan Ayam Hidup

Sementara harga pakan ayam broiler minggu ketiga bulan ini naik yang berkisar di Rp 8.025 per kilogram.

"Harga ini berada 10,7 persen di atas harga pakan penyusun struktur harga acuan. Oleh sebab itu diperlukan berbagai upaya agar peternak ini bisa tetap melanjutkan usahanya dan inilah skema pengadaan DOC khusus untuk peternak rakyat melalui penugasan BUMN," ujar Oke Nurwan dalam sesi webinar Pataka, Kamis (22/7/2021).

Dia menilai kenaikan harga pakan ini disebabkan oleh meningkatnya bahan baku pakan ternak baik lokal maupun impor.  Seperti harga jagung sebagai komponen utama pakan ternak, naik dari awal tahun 2021.

Oke menyebutkan berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, harga pembelian jagung pada Juni 2021 sebesar Rp 5.700 per kilogram. "Harga ini telah naik 43,9 persen dibandingkan Juni 2020 lalu," ungkapnya.

Oke berharap dengan adanya penugasan BUMN Seperti PT Berdikari (Persero), para peternak rakyat bisa membeli DOC dengan harga yang tetap tanpa ada fluktuasi untuk bisa menekan HPP ayam broiler.

"Selama ini para peternak rakyat membeli DOC kepada industri perunggasan besar dengan harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya penugasan BUMN klaster pangan diharapkan peternak bisa membeli DOC dengan harga yang jauh lebih murah," ungkap Oke.

Baca juga: Disindir Faisal Basri Soal PMN untuk BUMN, Ini Jawaban Erick Thohir



Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com