Meski PPh Badan Turun, Sri Mulyani Optimistis PPh Naik 10,7 Persen Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pajak penghasilan secara keseluruhan bakal tumbuh 10,7 persen pada tahun 2022.

Dalam RAPBN tahun 2022, PPh migas bakal meningkat 3,4 persen dari outlook tahun 2021 sebesar Rp 47,3 triliun. Sedangkan PPh non migas bakal tumbuh 11,3 persen sebesar Rp 633 triliun.

Bendahara Negara ini mengungkap, PPh bakal tumbuh meski PPh badan menurun lagi ke level 20 persen tahun depan.

Baca juga: Simak Kriteria Rumah yang Bebas PPN

"PPh akan tumbuh kuat meski saya sampaikan PPh badan mengalami penurunan. Ini berarti implisit apabila tidak ada penuruan tarif PPh badan, kenaikan bisa lebih tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2020 di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Mantan Direktur pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, tumbuhan PPh secara keseluruhan dipengaruhi oleh faktor teknikal rebound, pemulihan ekonomi yang semakin melonjak, serta perluasan basis pajak.

Begitu pula dengan pencarian sumber baru dan masih tumbuhnya pajak di beberapa sektor yang menjadi kontributor utama perpajakan.

"Kebijakan penerimaan pajak akan kami jaga. Kami akan memperluas kanal pembayaran pajak untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dan mendorong kepatuhan pajak," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Akademisi: Jangan Paksakan PPN Jadi Instrumen Keadilan

Di sisi lain, pihaknya tetap memberi insentif pajak. Namun, insentif ini bakal diberikan secara lebih selektif dan akan dilakukan secara kolaboratif dengan Kementerian Investasi.

Secara keseluruhan, Menkeu menargetkan penerimaan pajak tahun 2022 mencapai Rp 1.506,9 triliun atau naik 9,5 persen dibanding outlook penerimaan pajak tahun ini.

Pajak menjadi pendapatan negara dengan porsi sebesar. Pendapatan negara tahun 2022 diproyeksi sebesar Rp 1.840,7 triliun, berasal dari pendapatan pajak Rp 1.506,9 triliun dan PNBP Rp 333,2 triliun.

"Sedangkan PNBP tahun depan akan normal karena ada harga komoditas yang melonjak. Tahun depan nilai komoditas lebih normal sehingga outlook (PNBP) Rp 333,2 triliun, atau terkontraksi -6,7 persen dari outlook 2021 yang naik tajam Rp 357,2 triliun," pungkas Sri Mulyani.