Disebut Terlibat Bisnis PCR, Erick Thohir: Pejabat Punya Risiko Kena Fitnah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat suara terkait tudingan dirinya terlibat dalam bisnis PCR. Erick disebut terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan penyedia tes Covid-19.

Erick mengatakan, menjadi pejabat memang memiliki risiko untuk di fitnah dari berbagai pihak. Meski demikian, ia menekankan, tudingan itu harus dibuktikan dengan data-data yang jelas.

"Pejabat publik punya risiko bahwa dia harus menerima fitnah. Tetapi tentu fitnah itu harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data," ungkapnya dalam acara Kick Andy Show, dikutip pada Senin (15/11/2021).

Baca juga: Ironi Harga Tes PCR: Dulu Bayar Rp 2,5 Juta, Kini Cuma Rp 275 Ribu

Erick bilang dirinya tak terlibat dalam pembentukan GSI. Namun, ia menyebut bahwa yang ia ketahui GSI memang berada di bawah Yayasan Adaro Bangun Negeri.

Yayasan Adaro Bangun Negeri dimiliki PT Adaro Energy Tbk (ADRO), perusahaan yang dipimpin oleh Boy Thohir, saudara Erick Thohir.

Menurut Erick, sejak ditunjuk menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dirinya telah meninggalkan seluruh jabatan di perusahaan-perusahaan sebelumnya, sehingga tak lagi aktif terlibat dalam urusan bisnis.

Selain itu, klaim Erick, dirinya sedari awal rutin melaporkan kekayaan yang dimiliki secara transparan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Ditjen Pajak. Ia pun menekankan, tak pernah memiliki bisnis di sektor kesehatan.

"GSI pendiriannya saya tidak mengikuti, dan itu di bawah yayasan. Ini bukan bisnis saya. (Bisnis) kesehatan, saya tidak punya track record itu, lalu saya di-framing bahwa memperkaya diri," kata dia.

Terkait GSI yang berada di bawah yayasan, Erick mengatakan, berdasarkan UU dijelaskan bahwa yayasan merupakan sebuah kegiatan bisnis yang bertujuan untuk dikembalikan ke kegiatan masyarakat.

Oleh sebab itu, lanjutnya, jika yayasan dituduh untuk memperkaya diri maka menjadikan anggapan buruk bagi pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan yang membentuk yayasan dengan tujuan untuk membantu orang lain.

Terkait kebijakan pemerintah yang sempat mewajibkan hanya PCR sebagai syarat penerbangan, Erick mengatakan, hal itu diputuskan bersama di dalam rapat terbatas (ratas) dengan para menteri lainnya. Sehingga tak ada kepentingan untuk menguntungkan para pengusaha.

Baca juga: Bio Farma: Biaya Tes PCR Bisa Rp 275.000 karena Harga Reagen Hanya Rp 90.000

Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan, ada sejumlah menteri pemerintah Presiden Jokowi yang terlibat dalam bisnis tes PCR. Ia bilang, para menteri itu terafiliasi dengan GSI.

Mengutip akun resmi Facebook-nya, Edy menyebut GSI didirikan oleh sejumlah perusahaan besar pada April 2020, yang diantaranya ada Yayasan Adaro Bangun Negeri milik Adaro Energy.

Ia mengaitkan Erick terlibat melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Selain itu, Edy juga menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut terlibat dalam bisnis tes PCR.

Menurutnya, Luhut terlibat melalui PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak usaha dari PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Kedua anak perusahaan tersebut merupakan pemegang saham GSI, sementara sebagian saham TOBA dimiliki Luhut.