Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, industri kimia berkelanjutan menjadi salah satu fokus prioritas pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur.

Amalia menambahkan, pengembangan klaster industri kimia di Kalimantan Timur sudah dituangkan dalam Rencana Induk IKN untuk pengembangan ekonomi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal tersebut ia sampaikan saat diskusi mengenai pertumbuhan ekonomi-ekonomi baru termasuk di IKN yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Kami fokus pada hilirisasi industri petrokimia dan oleokimia dan salah satunya pengembangan chemical industrial complex. Kita punya prospek besar untuk mengembangkan industri kimia di Indonesia, baik basis migas maupun sawit, karena Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor terbesar bahan baku kimia," tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/72022).

Baca juga: Selain Usung Smart City, IKN Berpotensi Jadi Kota Karbon Netral

Pengembangan klaster industri kimia ini, lanjut Amalia, diharapkan dapat berkontribusi menghasilkan 6,5 miliar dollar AS dari produk domestik bruto (PDB) nasional dan penyerapan tenaga kerja hampir 40.000 orang.

Ke depannya, ekonomi Kaltim berbasis value creation dan menjadi bagian superhub IKN. Kaltim menurutnya memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan strategi transformasi ekonomi Indonesia melalui pemindahan IKN.

Amalia menyebutkan enam strategi transformasi ekonomi Indonesia. Pertama, sumber daya manusia berdaya saing. Kedua, produktivitas sektor ekonomi. Ketiga, ekonomi hijau. Keempat, ekonomi digital. Kelima, integrasi ekonomi domestik. Keenam, pemindahan IKN.

Baca juga: Ini Sederet PR Hadi Tjahjanto di IKN Nusantara

"Pemindahan IKN bukan hanya pemindahan Ibu kota pemerintahan, tetapi menjadi bagian dari upaya besar Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi Indonesia," ujarnya.

Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, pembangunan IKN Nusantara rencananya akan dimulai pada awal Agustus 2022 ini. Sejumlah persiapan telah dilakukan dan telah memasuki tahapan finalisasi.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN 2022-2024 Butuh Rp 43,73 Triliun, Menteri Basuki Minta Dana ke Menkeu