Cara Daftar Pendataan Non-ASN 2022 di Portal pendataan-nonasn.bkn.go.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah melakukan pendataan non-ASN untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Bagaimana cara daftar pendataan non-ASN?

Pendataan non-ASN 2022 ini dilakukan paling lambat 30 September 2022 melalui laman pendataan-nonasn.bkn.go.id. Setelah itu, pada 31 Oktober 2022 tiap instansi wajib mengecek dan melakukan finalisasi akhir.

Regulasi pendataan non-ASN 2022 ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023.

Baca juga: Ini Tenaga Honorer yang Bisa dan Tidak Bisa Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni mengatakan, pendataan non-ASN 2022 ini bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes.

“Masing-masing instansi pemerintah agar mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN,” ujar Alex dalam keterangan tertulis,Rabu (24/8/2022).

Portal pendataan-nonasn.bkn.go.id dibuka agar tenaga non-ASN dapat mengkonfirmasi keaktifannya sebagai tenaga non-ASN.

Melalui portal daftar pendataan non-ASN 2022 ini, mereka dapat melengkapi dan memperbaiki daftar riwayatnya yang telah diinput oleh admin atau operator instansi.

Lantas, bagaimana cara daftar pendataan non-ASN dan apa saja yang perlu disiapkan?

Baca juga: Ini Syarat dan Kriteria Pendataan Non ASN Berikut Alurnya

Dokumen Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Dilansir dari Buku Pendataan Non-ASN, sebelum daftar pendataan non-ASN 2022 harus menyiapkan beberapa dokumen tertentu, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2. Kartu Keluarga.

3. Ijazah.

4. Pas foto.

5. Swafoto/selfie.

6. Surat Keputusan (SK) Jabatan.

7. Bukti Pembayaran Gaji.