Jokowi: Tidak Ada Negara yang Kendalikan Inflasi seperti RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim, tak ada negara yang melakukan pengendalian inflasi secara detail seperti yang Indonesia lakukan. Menurutnya, hal itu pula yang membuat inflasi Indonesia cukup terkendali dibandingkan sejumlah negara lainnya.

Ia menjelaskan, lonjakan inflasi yang terjadi secara global membuat setiap negara berupaya mengendalikan kenaikan harga. Umumnya, negara-negara menekan inflasi dengan kebijakan kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral.

Namun, itu merupakan kebijakan pengendalian inflasi secara makro, yang menurut Jokowi perlu dibarengi pula dengan kebijakan pengendalian secara mikro.

Baca juga: Jokowi Sebut Inflasi RI Masih Terjaga meski Harga BBM Naik karena Pengendalian Harga Pangan

Maka, dalam hal ini, pemerintah melalui instrumen fiskalnya memberikan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mewajibkan pemerintah daerah (pemda) menggunakan sebagian anggaran untuk pengendalian inflasi.

"Seperti inflasi, itu enggak ada negara yang melakukannya seperti kita. Inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga oleh bank sentral. Tapi kita tidak hanya urusan kenaikan suku bunga, dalam praktik nyata kita juga masuk ke sumbernya, yaitu kenaikan (harga) barang dan jasa," katanya dalam acara Investor Daily Summit 2022 di JCC, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Gara-gara Krisis dan Inflasi, Jokowi: 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF

Bansos BBM

Ia mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan subsidi energi mencapai Rp 502,6 triliun di tahun ini. Selain itu, seiring dengan adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Solar dan Pertalite, juga diberikan tambahan bansos sekitar Rp 24,17 triliun.

Bansos itu mencakup pula kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pemerintah daerah (pemda) membelanjakan 2 persen dari anggaran dana transfer umum (DTU) dan anggaran dari belanja tak terduga untuk pengendalian inflasi di daerahnya.

Ia mencontohkan, langkah pengendalian itu dapat dilakukan pemda dengan menyubsidi ongkos logistik pengiriman bahan pangan dari satu daerah ke daerah lainnya.

Baca juga: Jokowi: Saya Beri Waktu 2 Tahun Lagi, Setop Impor Aspal