Cegah PHK, Kemenaker Siap Dampingi Pengusaha dan Pekerja Cari Solusi Terbaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog sosial bipartit.

Tujuannya menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian. Kemenaker juga siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-win solution.

"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis. Kemenaker bersama seluruh dinas ketenagakerjaan di provinsi/kab/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik," ujarnya melalui siaran pers Kemenaker, Rabu (2/11/2022).

Baca juga: Keadilan Pekerja Saat Tren PHK dan Kehilangan Penghasilan

Kemenaker telah berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, dinas-dinas ketenagakerjaan serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK di Indonesia.

Dari hasil koordinasi, didapati bahwa telah terjadi PHK di beberapa sektor, walaupun semua pihak telah berupaya untuk menghindari PHK dan mengupayakan PHK sebagai upaya terakhir dari suatu permasalahan hubungan industrial.

"Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," ucap Putri.

"Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kab/kota," lanjut dia.

Putri menjelaskan, terjadinya PHK akhir-akhir ini disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan; transformasi bisnis di era digitalisasi; hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.

Baca juga: Gelombang PHK Kembali Menerpa, Indonesia di Ambang Resesi?

Selanjutnya, mencegah semakin banyak jumlah PHK dan perselisihan hubungan industrial, Kemenaker akan terus melakukan upaya-upaya, seperti mendorong dialog bipartit antara manajemen/pelaku bisnis dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), khususnya sektor industri padat karya berorientasi ekspor dan industri berbasis platform digital.

"Dialog ini bertujuan untuk mencari titik temu atas kendala di tingkat perusahaan yang akan berdampak pada PHK dan perselisihan hubungan industrial. Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala/tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu Kemenaker beserta dinas-dinas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong Mediator Hubungan Industrial yang ada di Kemenaker maupun di seluruh daerah agar terus melakukan pendampingan kepada pengusaha dan pekerja, untuk mendiskusikan opsi-opsi pencegahan PHK serta berkoordinasi dengan para Pengawas Ketenagakerjaan terkait upaya pencegahan tersebut.

"Kami juga berharap kiranya dinas-dinas ketenagakerjaan dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemenaker," pungkas Putri.

Baca juga: Buruh Tolak PHK Besar-besaran Meski Resesi Global