Diberi Gaji Rp 172 Juta Lebih Per Bulan, Kepala Otorita IKN: Saya "No Comment"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Bambang Susantono tidak ingin berkomentar terkait penghasilan yang dia dapat sebesar Rp 172,2 juta lebih per bulan.

Malah dia tidak pernah menanyakan terkait gaji yang dia dapatkan. "Saya no comment, saya dari awal enggak nanya gaji saya berapa," kata Bambang ditemui dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) di Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken aturan yang mengatur gaji atau salary serta fasilitas yang diterima oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebutkan bahwa penghasilan yang diterima Kepala Otorita IKN sebesar Rp 172.718.840.

Baca juga: Otorita: Lebih dari 100 Orang Tertarik Jadi Investor di IKN

Sedangkan Wakil Kepala Otoritanya mengantongi penghasilan sebesar Rp 155.180.670. Penghasilan kedua pejabat tersebut sudah termasuk tunjangan yang didapatkan berupa tunjangan keluarga dan tunjangan beras; tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.

Sementara fasilitas lainnya berupa dana operasional, Kepala Otorita mendapatkan sebesar Rp 178 juta, dan Wakil Kepala Otoritanya sebesar Rp 145 juta. Dana operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80 persen secara lumpsum dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.

Baca juga: Bahlil ke Investor: IKN Ini Barang Bagus, Ibarat Wanita Kampung yang Cantik Belum Dipoles

Harta Kekayaan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN

Dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Mei 2022, Bambang Susantono sang Kepala Otorita memiliki total harta sebesar Rp 34,4 miliar.

Terdiri atas harta tanah dan bangunan yang mencapai Rp 26.233.160.000. Aset tersebut berada di Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, Bogor, dan Depok. Kemudian, aset alat transportasi dan mesin sebesar Rp 30 juta.

Bambang yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan dalam masa kepemimpinan Jokowi periode pertama itu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 1,5 miliar, surat berharga Rp 270 juta, kas dan setara kas Rp 2,42 miliar, dan harta lainnya Rp 3,97 miliar. Selama menjabat dirinya tidak memiliki utang.