Tak Direstui BPKP, Bagaimana Nasib Impor KRL Bekas?

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membutuhkan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang sebanyak 10 rangkaian di 2023. Kebutuhan impor KRL bekas ini sangat mendesak lantaran tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan.

Selain itu, KCI juga membutuhkan pengganti untuk 19 rangkaian KRL yang akan dipensiunkan pada 2024. Untuk pemenuhannya, KCI akan bekerja sama dengan PT INKA dalam pengadaan 16 rangkaian untuk 2025-2026.

Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang dalam hasil reviewnya.

Baca juga: Respons Kementerian BUMN Usai BPKP Tak Rekomendasikan Impor KRL Bekas

Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengatakan, hasil review BPKP ini akan menjadi acuan pemerintah untuk menetapkan keputusan impor KRL bekas ini.

"Kalau dari hasil review BPKP-nya sih sudah cukup jelas hasilnya ya dan kita akan mengacu kepada hasil review ini," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Selanjutnya, hasil review BPKP ini akan dibahas oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersama kementerian terkait lainnya untuk menentukan nasib impor KRL bekas dari Jepang.

"So far kita akan berpegang pada rekomendasi dari BPKP tapi nanti mungkin rencananya akan diadakan rapat yang dipimpin Pak Menko langsung ya terkait dengan rencana retrofit dan optimalisasi pola operasinya ini. Mungkin minggu depan," jelasnya.

Baca juga: Temuan Audit BPKP, Estimasi Biaya Impor KRL Bekas dari KCI Tak Akurat

Keputusan Masih Belum Final

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyebut, meski BPKP tidak merekomendasikan, namun belum ada keputusan bulat terkait impor KRL bekas. Dia bilang, pemerintah akan mencari solusi terbaik untuk pengadaan kereta. 

"Artinya kan dicari solusi terbaiknya, apakah nanti berdayakan yang sudah ada atau yang sudah ada diperbaiki dan sebagainya, tapi dengan tetap menjaga aspek keselamatan," ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Baca juga: Penyebab Penumpang KRL Membeludak di Stasiun Manggarai

Menurut Arya, Kementerian BUMN akan menjadikan rekomenasi BPKP sebagai acuan untuk menentukan kebijakan. Namun, untuk keputusan impor jadi dilakukan atau tidak masih akan dibahas lintas sektor.

Pembahasan akan dilakukan Kemenko Marves Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Yang penting solusinya, bagaimana supaya diselesaikan dengan baik. Rekomendasi BPKP tetap jadi acuan, kemudian kondisi yang ada juga jadi acuan, kata dia.

Baca juga: Impor KRL Bekas Tak Dapat Restu, PT KCI Diminta Segera Lakukan Retrofit