Bos Bulog Jamin Bansos Beras 2023 Bebas dari Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Bulog Budi Waseso menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan beras tahun ini bebas dari tindak pidana korupsi.

Adapun pemerintah menggelontorkan 640.590 ton beras untuk program Bantuan Pangan Ramadhan yang akan disalurkan kepada 21,3 juta penerima untuk 3 bulan alokasi Maret, April, Mei.

Budi Waseso menuturkan, penyaluran bansos kali ini merupakan beras premium dengan kualitas patah (broken) hanya 5 persen dan berstandar internasional. Sehingga menurut dia, sangat kecil kemungkinannya untuk dikorupsi.

"Justru ini sekarang kenapa saya berusaha (beras) premium agar tidak ada korupsi biar enggak ada lagi pesaingnya," ujar Budi Waseso saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Baca juga: Beras Bansos Disalurkan, Bos Bulog: Setiap Hari Kami Trace Barang Ini Lari ke Mana

"Enggak ada lagi persaingan karena berasnya sudah premium, siapa yang mau nandingin? Apalagi broken 5 persen ini standar internasional, jadi siapa yang mau ngalahin? Enggak ada, rugi dia," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Buwas ini menilai, para oknum akan sulit meningkatkan kualitas beras tersebut lantaran jika dijual pun harganya sangat mahal mencapai Rp 13.000 per kilogram.

"Meningkatkan kualitas seperti itu, dari mana harganya dapet? Pasti di atas Rp 13.000. Ya enggak mungkin lah (dikorupsi)," kata Buwas.

Baca juga: Beras Bansos 10 Kg Disalurkan, Bos Bulog: Beras Premium dan Tidak Berkutu

Adapun sebelumnya, KPK mengumumkan telah membuka penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos di Kemensos RI.

Kasus itu, kata Ali, merupakan temuan tim KPK saat mengusut korupsi bansos Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Dalam perkara ini, KPK telah mencegah enam orang bepergian keluar negeri.