Temuan Audit BPKP, Estimasi Biaya Impor KRL Bekas dari KCI Tak Akurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hasil auditnya menemukan biaya impor KRL bekas dari Jepang yang diusulkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) tidak akurat.

Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan, BPKP menemukan estimasi biaya handling dan transportasi KRL bekas dari Jepang ke Indonesia tidak wajar.

Pasalnya, penghitungan KCI tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bekas pada 2018 lalu ditambah inflasi 15 persen.

"Ada temuan terkait estimasi biaya. Jadi yang bisa diestimasikan dengan reliabel oleh BPKP ini adalah biaya pengadaan dari Japan Railway-nya. Namun terkait dengan kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan oleh PT KCI ini tidak dapat diyakini," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Kamis (6/4/2023).

Baca juga: Hasil Review BPKP: Armada yang Dimiliki KCI Masih Memadai Tampung Penumpang KRL

Padahal, hasil survei BPKP ke Pelindo, kontainer yang tersedia hanya berukuran 20 feet dan 40 feet sehingga pengangkutan dan pengiriman KRL impor dari Jepang harus menggunakan kapal kargo sendiri.

"Nah ini tentu saja bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasikan dengan akurat," ungkapnya.

Temuan inilah yang menjadi salah satu alasan BPKP tidak merekomendasikan usulan impor KRL bekas dari Jepang.

"Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor ini," kata Hario.

Baca juga: Penyebab Penumpang KRL Membeludak di Stasiun Manggarai

Selanjutnya, hasil review BPKP ini akan dibahas oleh pemerintah pada pekan depan untuk menentukan keputusan impor KRL bekas dari Jepang.

"So far kita akan berpegang pada rekomendasi dari BPKP, tapi nanti mungkin rencananya akan diadakan rapat yang dipimpin Pak Menko langsung ya, terkait dengan rencana retrofit dan optimalisasi pola operasinya ini," tuturnya.