Saham BSI Tetap Menguat meski Layanan Sempat "Error" Berhari-hari

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI belakangan menjadi sorotan publik. Hal ini tidak terlepas dari gangguan layanan perbankan yang dialami sejak 8 Mei hingga 11 Mei 2023.

Manajemen bank syariah terbesar nasional itu mengakui adanya indikasi serangan siber yang mengganggu jaringan layanan perbankan selama berhari-hari. Namun, hal ini perlu dipastikan terlebih dahulu melalui proses audit dan forensik digital.

Di tengah isu serangan siber tersebut, kinerja saham BSI masih positif selama sepekan (8-12 Mei). Saham dengan kode BRIS itu bergerak fluktuatif, namun mampu menguat selama sepekan.

Baca juga: Bikin Panik Nasional, Tim IT OJK Turun Tangan Periksa Error BSI

Berdasarkan data Investing, harga saham BRIS berada di level Rp 1.750 pada pembukaan perdagangan Senin (8/5/2023), dan ditutup di level Rp 1.810 pada Jumat (12/5/2023). Dengan demikian, saham BRIS naik Rp 60 atau 3,42 persen selama sepekan.

Jika dilihat secara rinci, selama sepekan ini saham BRIS ditutup di zona merah sebanyak dua kali, yakni pada perdagangan Selasa (9/5/2023) ke level Rp 1.750 dan Kamis (11/5/2023) ke level Rp 1.755. Setelah BSI mengumumkan layanan perbankan kembali normal, harga saham perusahaan langsung melesat.

Sebagai informasi, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menggelar konferensi pers terkait gangguan layanan perbankan pada Kamis lalu. Dalam konferensi pers tersebut, Hery menyampaikan permintaan maaf dan memberikan penjelasan terkait gangguan yang dialami perusahaan.

Baca juga: Sempat Error 4 hari, BSI Operasikan 434 Kantor Cabang di Sabtu-Minggu

"Kami menemukan indikasi dugaan serangan siber, sehingga kami perlu melakukan evaluasi dan temporary switch off beberapa channel untuk memastikan keamanan sistem kami," ujarnya dalam konferensi pers.

Meski begitu, terkait kepastian serangan siber masih perlu dilakukan penelusuran. Ia bilang, perlu adanya pembuktian melalui audit dan digital forensik.

BSI pun terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), pemegang saham, dan lembaga pemerintah lainnya.

"Terkait dengan dugaan adanya serangan siber, pada dasarnya perlu pembuktian lebih lanjut melalui audit dan digital forensik," kata Hery.

Baca juga: Hacker Ancam Bocorkan Data 15 Juta Nasabah dan Karyawan BSI yang Dicuri, Dirut: Keamanan Sistem IT Diperkuat