Bumi Resources Komitmen Hormati HAM dalam Proses Bisnis Tambangnya

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berkomitmen menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses bisnis pertambangannya. Komitmen itu dituangkan dengan meluncurkan Laporan Perkembangan Hak Asasi Manusia setelah melakukan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Rights Due Diligence - HRDD) pada tahun 2022.

Dengan langkah ini, diharapkan kedepannya akan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia menghormati HAM dengan melakukan Uji Tuntas HAM.

Presiden Direktur PT Bumi Resources Tbk Aga Bakrie mengatakan, BUMI percaya bahwa dengan melakukan penilaian HRDD ini, tidak hanya membantu BUMI dalam mengidentifikasi risiko hak asasi manusia di wilayah operasional BUMI, melainkan juga mendorong perusahaan lainnya untuk meningkatkan upaya mereka untuk menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bergerak dari komitmen ke praktik.

Baca juga: Laba Bumi Resources Melesat 473 Persen

Inisiatif BUMI tersebut sejalan dengan Peringatan Sepuluh Prinsip Panduan Bisnis dan Laporan Hak Asasi Manusia PBB.

BUMI, pada ahir tahun lalu, melakukan uji tuntas hak asasi manusia (HRDD) secara komprehensif terhadap anak perusahaannya, yakni Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin Indonesia.

”Sebagai perusahaan pertambangan terkemuka, BUMI telah dan selalu melakukan upaya yang signifikan dalam menanamkan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola atau yang kita kenal saat ini dengan terminologi ESG di seluruh praktik bisnis BUMI," kata Aga melalui rilis pers, Kamis (15/6/2023).

"Kami berusaha untuk memastikan aspek sosial dari bisnis kami tidak diabaikan. Itulah mengapa BUMI menjadikan hak asasi manusia sebagai inti dari filosofi perusahaan," lanjutnya.

Baca juga: Grup Bakrie dan Grup Salim Berkongsi Kuasai BUMI Resources

Menurut Ketua Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) Marzuki Darusman, komitmen BUMI merefleksikan skor ESG-nya. BUMI mendapatkan peringkat 1 dari 66 perusahaan tambang di seluruh dunia bedasarkan rating dari Refinitiv serta peningkatan skor yang diberikan oleh Bloomberg sejak 2020.

Plh. Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementrian Ketenagakerjaan RI Retna Pratiwi dalam sambutannya di acara tersebut menambahkan, pada era reformasi, HAM menjadi salah satu hal yang diperhatikan.

"Dengan adanya UU no.13 tahun 2003 yang mengatur hak-hak mendasar untuk tenaga kerja, hal ini selaras dengan aktivitas penghormatan HAM yang dilakukan oleh BUMI dan diharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat melihat BUMI sebagai best practice dalam penghormatan HAM oleh perusahaan," katanya.