Dorong Geliat Ekonomi di Beranda Terdepan Negara, BNPP Gelar Rakor untuk Camat Perbatasan

KOMPAS.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan rapat koordinasi (Rakor) Camat Kawasan Perbatasan Tahun 2023. Rapat yang diikuti 150 camat dan perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) tersebut diselenggarakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (12/7/2023).

“Camat di kawasan perbatasan memiliki peran penting dalam pembangunan beranda atau halaman terdepan negara,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Sekrataris BNPP Robert Simbolon dalam rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/7/2023).

Untuk itu, lanjutnya, sebagai beranda atau halaman depan negara, kawasan perbatasan perlu menjadi bagian wilayah negara yang maju, indah, aman, teratur, dan tertib.

"Halaman depan itulah yang pertama terlihat dari bagian rumah kita. Kemampuan daya saing nasional kita juga terlihat di perbatasan. Maka dari itu, harus dibangun untuk menjadi representasi daya saing kita agar ke depan, Indonesia bisa mengatakan dengan sadar bahwa rumput di halaman kita lebih hijau dari (milik) tetangga," ujar Robert.

Baca juga: Adakan Kunker ke PLBN Serasan, Deputi BNPP Pastikan Kelengkapan Fasilitas Sebelum Beroperasi dan Diresmikan

Robert menjelaskan, acara rakor menjadi pemandu dalam mengolah program strategis di perbatasan.

BNPP juga telah menggandeng enam pembicara, masing-masing dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Enam pembicara menyampaiakan agenda prioritas strategis nasional untuk camat dengan harapan dapat melakukan inovasi di daerah masing-masing.

Adapun materi yang diberikan tidak lagi sebagai sosialisasi atau informasi dasar pengelolaan perbatasan, melainkan lebih dalam mengenai inovasi dan ekonomi digital.

Ke depan, seluruh lokasi prioritas di kawasan perbatasan didorong untuk dapat berkembang dengan tiga tahapan, yakni tahap awal atau pembangunan, tahapan lanjutan atau pengolahan program, dan tahapan pemantapan pengembangan program.

“Oleh karena itu, dalam rakor camat kawasan perbatasan tersebut, paling sedikit 222 kecamatan yang masuk prioritas penanganan pada 2020-2024. Ini sebagian sudah masuk tahap lanjutan, sebagian masuk ke tahap pemantapan,” lanjutnya.

Baca juga: Bangun Kawasan Perbatasan, BNPP Kawal Alokasi Dana Rp 8,6 Triliun pada 2023

Pada saatnya nanti, kata Robert, semua kecamatan yang ada di bagian depan negara bisa berkembang.

“Di forum ini juga, kami mengajak para camat memantau sumber daya untuk diarahkan ke kecamatan dari pemerintah pusat atau kabupaten/kota. Tidak ada pembangunan kawasan perbatasan negara kalau tidak dilaksanakan di kecamatan yang sudah disebut sebagau lokasi prioritas," ujar Robert.

Dok BNPP Pelaksana Harian (Plh) Sekrataris BNPP Robert Simbolon membuka Rapat Koordinasi Camat Kawasan Perbatasan Tahun 2023 di Claro Hotel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/7/2023).

Di kesempatan yang sama, Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin menjelaskan, ada dua aspek isu strategis yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Dua aspek tersebut, yakni pembangunan kawasan perbatasan serta pengembangan dukungan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Negara (PBWN-KPN),” kata Jeffry.
Selain itu, para camat juga diberikan informasi anggaran dan progam yang sudah dibentuk untuk memajukan kawasan perbatasan.

Selain memberikan pembekalan pengetahuan, kegiatan Rakor camat kali ini juga menyisipkan agenda field trip ke Lorong Wisata Sydney di Kecamatan Panakukang, Makasssar, Sulsel.
“Selain pembekalan camat perbatasan, kami juga berharap bisa melihat langsung inovasi yang dilakukan Kecamatan Panakukang dalam membangun dan mengembangkan komoditas pangan dan perikanan,” katanya.