Pemerintah Pastikan Tidak Ada PHK Massal bagi Tenaga Honorer

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama DPR dan pemangku kepentingan terkait terus mengintensifkan pembahasan penataan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 2,3 juta orang.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 5/2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018 tentang PPPK, tidak boleh lagi ada tenaga honorer per 28 November 2023.

Meski begitu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tidak boleh ada PHK massal bagi tenaga honorer.

"Ada 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023. Presiden Jokowi memberi arahan, 2,3 juta non-ASN ini harus tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Skemanya bagaimana, ini yang sedang dibahas,” ujarnya ditemui di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Baca juga: Penghapusan Tenaga Honorer, Menpan-RB: Semua Skema Sedang Disimulasikan

Selain itu, tidak boleh ada pengurangan pendapatan tenaga honorer dari yang diterima saat ini.

Anas menggarisbawahi, penataan tenaga honorer akan menempatkan prioritas pada pelayanan dasar terkait guru dan tenaga kesehatan. Maka setiap rekrutmen ASN, guru dan tenaga kesehatan selalu diutamakan.

Bahkan, dalam perencanaan kebutuhan ASN 2023-2030, hanya guru dan tenaga kesehatan yang masih diperbolehkan mendapat penambahan formasi secara terus-menerus dalam skema pertumbuhan positif.

"Dengan rekrutmen ASN yang terus kita terapkan tiap tahun, secara bertahap tenaga non-ASN akan masuk menjadi ASN secara selektif. Misalnya 2023, kita rekrut 572.000 ASN, dimana 80 persennya untuk tenaga non-ASN termasuk honorer THK-II dan selebihnya pelamar umum," jelas Anas.

Baca juga: Kementerian PANRB: Kami Masih Fokus Penataan Tenaga Honorer, Belum Bahas Dana Pensiun

"Tahun 2022, rekrut 396.000 PPPK, dimana 90 persennya tenaga non-ASN termasuk honorer THK-II. Sehingga data 2,3 juta tenaga non-ASN itu perlahan berkurang secara selektif menjadi ASN," sambungnya.

Mantan Kepala LKPP ini berharap tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga honorer sesuai dengan amanat peraturan-perundangan yang ada.

"Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, kita harap tidak ada rekrutmen honorer baru," pungkas Anas.

Baca juga: Menteri PANRB: Jumlah Tenaga Honorer Membludak karena Jalur Titipan