BEI: Penerapan Pajak dan Bursa Karbon adalah Upaya Kurangi Emisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai negara di dunia saat ini sedang menghadapi masalah serius terkait dengan pemburukan lingkungan. Dampak yang dihasilkan dari pemburukan ini sangat signifikan dan dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mencegah terjadinya bencana besar yang dapat ditimbulkan oleh pemburukan lingkungan ini.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik, salah satu upaya yang telah dilakukan secara global adalah melalui konvensi PBB tentang perubahan iklim United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang dibentuk sejak pertemuan Rio pada tahun 1992.

Sejak saat itu, banyak regulasi dan kebijakan telah diterapkan oleh berbagai pembuat kebijakan di seluruh dunia. Langkah ini tentu akan berdampak signifikan bagi semua pelaku usaha.

“Dampak yang kita bisa rasakan kalau pemburukan terus terjadi, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mencegah supaya bencana besar itu tidak terjadi. Salah satu yang sudah di lakukan secara global, antara lain sejak Rio Summit tahun 1992 dimana disitu terbentuk UNFCCC sampai saat ini sudah banyak sekali intervensi dalam bentuk regulasi yang dilakukan oleh banyak policy maker di seluruh dunia,” kata Jeffrey di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: Disinggung Luhut, Apa Kabar Pajak Karbon?

Berbagai pemangku kepentingan seperti investor, lembaga keuangan, dan para pembuat kebijakan pun berkomitmen untuk memberikan dorongan kepada pelaku usaha agar lebih memperhatikan pentingnya lingkungan.

Para investor telah menunjukkan minat besar terhadap perusahaan yang mengimplementasikan tindakan mitigasi dalam aktivitas bisnisnya.

Demikian pula, lembaga keuangan telah mengintegrasikan konsep ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam penyaluran kredit dan pembiayaannya. Bahkan, pelanggan dan karyawan juga semakin peduli dengan perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Baca juga: Soal Penerapan Pajak Karbon, Kewenangan Ada di Pemerintah

Mengingat pentingnya isu perubahan iklim ini, pelaku usaha dituntut untuk melakukan tindakan mitigasi dan adaptasi guna mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya terhadap lingkungan. Banyak perusahaan besar yang telah berkomitmen untuk mencapai target net zero.

Contoh perusahaan seperti Apple dan P&G telah menyatakan komitmennya untuk mencapai net zero pada tahun 2020. Apple bahkan tidak akan berurusan dengan pihak manapun yang tidak menjaga kelestarian lingkungan dan mencapai status carbon neutral pada tahun 2030.

Sejak perusahaan-perusahaan ini mengumumkan komitmennya, nilai perusahaan dan apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, pelanggan, dan investor, meningkat secara signifikan.

“Apple dan P&G misalnya, mereka berkomitmen untuk net zero di tahun 2020, dan bahkan Apple tidak akan lagi mau berurusan atau berintegrasi bisnis dengan pihak manapun yang tidak mau konsern kepada carbon neutral di tahun 2030, sejak mencanangkan itu, valuasi mereka meningkat. Artinya mendapat apresiasi tidak hanya dari regulator dan pelanggan tapi juga dari para investor,” tambahnya.

Baca juga: OJK Sebut Potensi Bursa Karbon Sangat Besar

Salah satu alat yang digunakan untuk mencapai target net zero adalah dengan memperhitungkan nilai ekonomi karbon. Nilai ekonomi karbon dapat diimplementasikan melalui dua cara, yaitu dengan perdagangan karbon dan pajak karbon. Hampir seluruh negara di dunia telah menerapkan mekanisme untuk menghitung nilai ekonomi karbon.

“Salah satu alat untuk mencapai net zero itu adalah dengan memperhitungkan nilai ekonomi karbon. Nilai ekonomi karbon itu dapat dilakukan dengan dua cara, dengan perdagangan carbon dan pajak karbon,” ujar dia.

Harga unit karbon saat ini berkisar sekitar 50 dollar AS per ton, dengan harga terendah di Polandia dan harga tertinggi di Uruguay. Namun, di Indonesia, harga unit karbon saat ini hanya sekitar 4,5 dollar AS per ton. Topik harga wajarnya di Indonesia adalah antara 61 hingga 122 dollar AS per ton, yang sejalan dengan rekomendasi dari High-Level Commission on Carbon Prices.

Baca juga: Bursa Karbon Sepi Peminat, OJK: Jangan Bandingkan dengan Saham