Prabowo Sentil Ganjar soal Petani di Jateng Susah Dapat Pupuk

KOMPAS.com - Kelangkaan pupuk di Jawa Tengah ikut menjadi pembahasan panas dalam debat capres 2024 yang digelar perdana semalam, Selasa (12/12/2023).

Hal ini bermula dari paparan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto terkait program kesejahteraan kelompok rentan yang disampaikan oleh Capres Ganjar Pranowo.

"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk," beber Prabowo.

Menurut Prabowo, banyak petani yang mengeluh padanya bagaimana sulitnya mendapatkan pupuk di Jawa Tengah. Padahal sudah ada Kartu Tani yang diluncurkan oleh Ganjar.

"Mereka (petani di Jawa Tengah) mengeluh dengan kartu tani yang Bapak-Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu," kata Prabowo.

Baca juga: Mengapa Menhan Prabowo Subianto Kini Sibuk Tanam Singkong?

Respon Ganjar Pranowo

Ganjar menyebut, urusan pupuk sejatinya merupakan tupoksi yang dominan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, bukan kepala daerah.

Itu sebabnya yang terjadi di lapangan, kata Ganjar, kelangkaan pupuk terutama pupuk subsidi, terjadi hampir merata di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Tengah saja.

"Untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langkah terjadi di Papua Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin," ungkap Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini lalu menyindir Prabowo yang selama bertahun-tahun sempat menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) terkait data yang disampaikannya.

Baca juga: Prabowo-Gibran Ingin Bangun 10 Kota Inovasi Digital, IKN Jadi Pusatnya

"Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah pernah menjadi Ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data
petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," ucap Ganjar.

"Pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi, maka ini yang saya telepon langsung kepada Pak Wapres saat itu, Pak Wapres please, kasih tambahan kalau tidak-tidak cukup dan ini terjadi di seluruh Indonesia, maka inilah yang mesti kita kerjakan nanti," tambah dia.