JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi buka-bukaan soal pembangunan LRT Bali. Pembangunan transportasi massal perkeretaapian ini bertujuan mengantisipasi masalah kemacetan di Bali.
Ia menjelaskan, dalam proyek ini pemerintah daerah Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51 persen, sedangkan pemerintah pusat sebagai minoritas dengan saham 49 persen.
"Jadi baik (capex/belanja modal) maupun operasional expenditure (opex/biaya operasional), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," ujar Budi Karya dalam keterangan tertulis, Minggu (17/12/2023).
Baca juga: MRT Jakarta Bakal Terlibat dalam Proyek LRT Bali?
Ia berharap setelah adanya koordinasi secara intensif bersama seluruh stakeholder, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai, sehingga bisa mengurai kemacetan di Pulau Dewata tersebut.
"Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi boomerang jika ini tidak kita tangani," kata Budi Karya.
Sementara itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra mengatakan, Bali sangat membutuhkan adanya transportasi massal modern.
Baca juga: Konsorsium Korsel Disebut Akan Garap dan Danai LRT Bali, Kemenhub: Baru Tahap Pra-FS
Menurut dia, seiring dengan meningkatnya kemajuan pariwisata Bali, pada jam sibuk terjadi kemacetan yang luar biasa di beberapa titik daerah Bali.
"Pada jam-jam tertentu itu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu," ucap dia.