Bahas Peningkatan Investasi, Pengamat Sayangkan Gibran Malah Fokus ICOR

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat menyayangkan pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang cenderung berfokus pada indeks ICOR ketika membahas upaya peningkatan investasi dalam Debat Cawapres malam ini, Jumat (22/12/2023).

Analis Kebijakan Publik Ah Maftuchan mengatakan, dalam membahas persoalan peningkatan investasi yang perlu diperjelas adalah kepercayaan investor. Maka dalam hal ini, semestinya menyoroti kepastikan hukum, perizinan, hingga penanganan pungutan liar (pungli).

"Dan 02 (Gibran) itu tidak masuk di situ, terkesan menghindari isu itu. 02 lebih nyinggung soal ICOR, Incremental Capital Output Ratio, itu soal penghitungan bagaimana investasi dibanding dengan hasil atau produktifitas," ujarnya di kantor redaksi Kompas.com, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Baca juga: Mengenal Apa Itu SGIE yang Ditanyakan Gibran ke Cak Imin

Menurut Ah Maftuchan, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif The Prakarsa, pembahasan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah cenderung mengarah kepada persoalan investasi yang lebih konkret.

Ia bilang, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, telah menekankan perlunya kepastikan hukum dan kepastian dalam mengurus perizinan bagi pelaku usaha untuk mendorong minat berinvestasi di dalam negeri.

Begitu pula, dengan Mahfud MD yang menyinggung bahwa birokrasi pengurusan perizinan usaha yang bertele-tele, dan adanya konflik kepentingan yang kerap dilakukan oknum pemerintahan dan pelaku usaha.

"Isu investasi ini kira-kira antara cawapres 3 dan 1, sama-sama meyakini bahwa problem investasi di Indonesia adalah problem trust, yaitu kepastian hukum, kepastian perizinan, underground economy seperti adanya pungli yang tinggi, hingga conflict of interest. Nah ini menarik," jelas Ah Maftuchan.

Baca juga: Mahfud MD Setuju Lanjutkan IKN, Asal Pendanaan Mayoritas dari Investor

Hal ini sejalan dengan lembaga internasional, seperti World Economic Forum (WEF) yang memang menempatkan kondisi korupsi, birokrasi, kepastian hukum sebagai pertimbangan utama untuk pelaku usaha menanamkan modalnya di sebuah negara.

Namun, Ah Maftuchan menekankan, hal yang perlu menjadi perhatian ketiga cawapres ke depannya adalah bagaimana lebih lanjut memperdalam persoalan kepercayaan dalam berinvestasi tersebut dengan menghasilkan kebijakan atau produk hukum yang mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Nah saya rasa apa yang perlu dieksplorasi lebih jauh sebenarnya itu soal instrumen hukum apa saja yang perlu diberesin untuk meningkatkan investasi ini," kata dia.

Baca juga: Cak Imin Bicara SlepetNomics buat Permasalahan Ekonomi, Apa Itu?