Pengusaha Minta Presiden-Wapres Terpilih "Babat Habis" Pungli

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengungkapkan, banyak investor yang mengeluhkan masih banyak pungutan liar alias pungli dalam mendirikan izin usaha di daerah.

Bahkan dia bilang, proses perizinan berusaha di setiap daerah memiliki regulasi yang berbeda-beda. Hal ini pun kata dia membingungkan para pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tersebut.

Imbasnya, pelaku usaha memilih pindah ke daerah yang lebih memiliki infrastruktur atau regulasi yang sudah mumpuni.

Baca juga: Ironi PNS Imigrasi, Sudah Digaji Tinggi, Diciduk Gara-gara Pungli

"Kami selalu mendapatkan kebijakan-kebijakan yang terkadang berbeda dengan kebijakan Pusat. Alasannya entah mereka tidak tahu atau tidak mau tahu," ujarnya dalam jumpa pers Dialog Capres Bersama Kadin di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

"Yang kami rasakan juga ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," sambung dia.

Dia pun berharap agar ke depan, pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih bisa memperhatikan pembangunan kota sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi.

Sebab menurut dia, Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika wilayah daerah tidak didukung.

"Jadi, kami mengharapkan visi pembangunan dari sudut pandang pemerataan dan berkeadilan disetiap kota atau kabupaten dan juga harus digarisbawahi," pungkasnya.

Baca juga: Marak Pungli Bea Cukai ke Pengusaha Jepang Bikin Soeharto Naik Pitam