Pakai Skema Tumpang Sari, Pengusaha Sawit Diminta Pemerintah Bantu Tanam Padi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha kelapa sawit diminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membantu ketahanan pangan beras dengan menerapkan sistem tumpang sari pada perkebunan kelapa sawit.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono dalam acara Ulang Tahun Gapki ke-43 di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

"Kemarin kami dipanggil oleh Kementan, Gapki diminta membantu ketahanan pangan untuk ketahanan beras dengan melakukan tumpang sari di dalam peremajaan sawit rakyat," ujarnya.

Baca juga: Riset dan Inovasi, Kunci Astra Agro Dorong Pengembangan Industri Sawit RI

KOMPAS.com/FIRMANSYAH Salah satu perkebunan kelapa sawit di Bengkulu.

Program tumpang sari kebun sawit dengan padi umumnya menggunakan jenis padi gogo. Padi ini merupakan jenis padi yang tidak perlu ditanam di area sawah, melainkan umumnya ditanam di area kebun atau ladang.

Eddy mengatakan, untuk tahap awal, skema tumpang sari akan dilakukan Gapki di Kalimantan Selatan dan disusul di cabang-cabang lainnya. Adapun saat ini terdapat 739 pengusaha sawit yang menjadi anggota Gapki dengan total luas 3,7 hektar di 15 cabang.

"Rencananya akan kami lakukan pertama di Kalimantan Selatan, dan nanti anggota-anggota kami yang melakukan PSR (peremajaan sawit rakyat) kami minta juga tumpang sari," kata dia.

Baca juga: Meski Jadi Penopang Ekspor, Industri Sawit Tidak Muncul dalam Debat Cawapres

Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan memang terjadi persoalan kenaikan harga beras, serta sempat sulit ditemukannya beras di sejumlah ritel modern.

Kondisi itu membuat pemerintah mengguyur beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 5.000 ton ke ritel modern.