Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitch Rating Soroti Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Kompas.com - 19/03/2024, 22:00 WIB
Rully R. Ramli,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings, menyoroti program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Dalam laporan terbarunya, Fitch Rating mempertahankan peringkat atau rating kredit Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stabil.

Salah satu pertimbangan utama Fitch mempertahankan rating tersebut ialah rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terbilang rendah, yakni di kisaran 38,75 persen, meskipun pendapatan negara terbilang "lemah".

Baca juga: Jawaban Sri Mulyani Ketika Dicecar Pertanyaan Makan Siang Gratis di DPR

"Peringkat Indonesia ini menyeimbangkan prospek pertumbuhan jangka menengah yang baik dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah, dengan pendapatan pemerintah yang lemah dan tertinggalnya fitur struktural," tulis Fitch dalam laporannya, dikutip Selasa (18/3/2024).

Dalam laporan yang sama, Fitch pun memberikan catatan terkait potensi ketidakpastian kebijakan fiskal dalam jangka waktu menengah, menyusul berbagai kebijakan yang dijanjikan oleh calon presiden yang saat ini unggul dan berpotensi memenangkan gelaran pemilihan presiden dalam satu putaran, Prabowo Subianto.

"Kami yakin risiko fiskal jangka menengah telah meningkat, karena rencana fiskal pemerintah berikutnya masih belum pasti dan beberapa janji kampanye tampaknya memakan banyak biaya," tulis Fitch.

Baca juga: JK Waswas APBN Jebol gara-gara Program Makan Siang Gratis

Salah satu yang menjadi perhatian Fitch ialah program makan siang gratis, yang disebut oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran membutuhkan alokasi dana sekitar 2 persen terhadap PDB setiap tahunnya.

"Ia juga menyatakan bahwa Indonesia dapat mempertahankan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang jauh lebih tinggi dan menargetkan pertumbuhan PDB sebesar 8 persen," tulis Fitch.

"Namun, para calon presiden, termasuk Prabowo, juga menganjurkan kenaikan signifikan pada tingkat pendapatan pemerintah/PDB, yang mungkin memerlukan waktu untuk merealisasikannya, namun akan memperkuat struktur fiskal Indonesia," tulis Fitch lagi.

Baca juga: Makan Siang Gratis Bakal Diuji Coba di Merauke

Secara umum, Fitch pun memproyeksi, rasio utang pemerintah terhadap PDB akan turun secara berkelanjutan dari 39,1 persen pada 2024 menjadi 37,2 persen pada 2027.

Untuk merealisasikan proyeksi tersebut, presiden terpilih dinilai perlu untuk melanjutkan kerja sama dengan parlemen dan mempertahankan aspek pengelolaan fiskal yang terjaga dengan batas defisit APBN di kisaran 3 persen terhadap PDB.

Baca juga: JK Soal Makan Siang Gratis Bebani APBN: Siapa yang Bayar? Kita Semua

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com