Memahami Pajak Investasi Emas

PADA Oktober 2023, harga emas untuk pertama kalinya menembus Rp 1,1 juta per gram yang merupakan titik resistensi tertinggi sepanjang sejarah (Kompas.id, 19/10/2023). Sejak saat itu, harganya telah naik setidaknya 20 persen.

Kekhawatiran yang timbul dari tensi geopolitik di Timur Tengah telah mendorong investor global mengalirkan dananya ke aset berisiko rendah (safe-haven).

Emas menjadi instrumen perlindungan yang kerap dipilih karena nilai intrinsiknya yang terus meningkat seiring waktu, bahkan melebihi tingkat inflasi.

Tren peningkatan harga emas yang terus berlanjut kembali menguatkan popularitas emas di masyarakat sebagai pilihan investasi yang menjanjikan.

Di Galeri 24 Pegadaian, penjualan emas telah mencapai 2,3 ton hanya dalam tiga bulan pertama 2024. Angka ini tumbuh 19,6 persen dibanding periode yang sama di tahun lalu.

Namun, sebelum menjadikan emas sebagai pilihan berinvestasi, pajak menjadi salah satu aspek penting untuk ikut dipertimbangkan karena akan memengaruhi besarnya imbal hasil bersih yang diperoleh.

Sebagai komoditas, perdagangan emas merupakan objek terutang pajak yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2023.

Terdapat perbedaan ketentuan pajak antara emas yang diperdagangkan dalam bentuk perhiasan dan batangan. Karena sifatnya yang lebih strategis bagi investasi jangka panjang, emas batangan dikenakan pajak lebih ringan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2022, emas batangan menjadi salah satu barang strategis yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, emas yang dimaksud harus benar-benar berbentuk batangan dengan kadar paling rendah 99,99 persen yang keaslian dan kemurniannya dibuktikan dengan sertifikat. Misalnya, emas batangan Antam, UBS, dan Galeri 24.

Tidak hanya pembelian emas secara fisik, fasilitas tidak dipungut PPN ini juga berlaku bagi emas digital. Hal ini ditujukan untuk mendorong inovasi keuangan digital dengan mendukung perkembangan ekosistem pasar fisik emas digital.

Sementara itu, atas pembelian emas perhiasan, PPN akan tetap dipungut. Namun, besar tarifnya tergantung tempat pembelian. Bagi masyarakat selaku konsumen akhir yang membeli dari pedagang emas perhiasan, PPN akan dipungut sebesar 1,1 persen dari harga pembelian.

Tarif tersebut menjadi lebih tinggi sebesar 1,65 persen apabila pembeliannya dilakukan langsung ke pabrikan emas, atau pedagang emas yang ketika memperoleh emas perhiasannya tidak mendapatkan faktur pajak.

Selain PPN, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 juga menjadi pajak yang terutang dalam perdagangan emas. Tarifnya sebesar 0,25 persen harga jual.

Namun, PPh ini hanya dipungut atas pembelian emas oleh pengusaha emas. Sementara itu, masyarakat yang menjadi konsumen akhir tidak perlu khawatir karena PPh Pasal 22 tidak dikenakan, baik atas pembelian emas fisik maupun digital.