JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam dokumen tersebut dibeberkan berbagai indikator ekonomi makro yang akan digunakan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Sri Mulyani mengatakan, KEM-PPKF 2025 disiapkan pada masa transisi, yang nantinya bakal dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca juga: Sri Mulyani: Barang Non Komersial Tak Akan Diatur Lagi dalam Permendag
"KEM-PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Bendahara negara membeberkan, dalam KEM-PPKF 2025, pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 - 5,5 persen.
Target itu dipasang dengan mempertimbangkan inflasi yang terkendali, upaya melanjutkan dan memperluas hilirisasi sumber daya alam (SDA), pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Inflasi diperkirakan antara 1,5 hingga 3,5 persen," ujar Sri Mulyani.
Adapun nilai tukar rupiah diproyeksi berada pada rentang Rp 15.300 - Rp 16.000 per dollar AS, degnan yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada rentang 6,9 - 7,3 persen.
Secara lebih rinci, berikut rincian KEM-PPKF 2025:
Baca juga: Stafsus Sri Mulyani Beberkan Kelanjutan Nasib Tas Enzy Storia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya