Kini Jabat Plt Otorita IKN, Basuki Pastikan Tugasnya Jadi Menteri PUPR Tak Terganggu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tanggung jawabnya di Kementerian PUPR tidak akan terganggu meskipun kini dia menjabat juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt)Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebab, kata Basuki, meskipun baru 3 Juni lalu dia diangkat sebagai Kepala Otorita IKN, namun dirinya selama ini juga ikut mengerjakan pembangunan IKN.

Terlebih dalam menjalankan jabatan barunya di Otorita IKN, dia juga dibantu oleh Wakil Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni yang juga diangkat menjadi Plt. Wakil Kepala Otorita IKN.

"Tidak (mengganggu), selama ini saya juga mengerjakan itu (IKN). Ada Pak Wamen ATR/BPM dan para Deputi OIKN yang top serta pintar," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Baca juga: Tegaskan IKN Tak Ada Masalah, Luhut: Di Tangan Pak Menteri PUPR, Pembangunan Akan Jalan

Basuki juga tidak terbebani dengan amanah baru yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. Adapun Basuki ditunjuk Jokowi untuk menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri dari Kepala Otorita IKN.

"Saya bekerja, visi saya adalah melaksanakan visi Presiden RI sebagai pembantu presiden," kata dia.

Kendati demikian, dia berharap Kepala Otorita IKN definitif bisa segera ditetapkan oleh Presiden Jokowi maupun presiden selanjutnya mengingat pembangunan IKN merupakan proyek yang penting bagi negara.

Baca juga: Subsidi Rumah Kewajiban Negara, DPR dan Basuki Bakal Rapat Khusus soal Tapera

Untuk itu, selama mengemban tanggung jawab sebagai Plt Kepala Otorita IKN, dirinya akan meneruskan program yang sudah dikerjakan Otorita IKN sebelumnya sekaligus mempercepat pelaksanaan program-program tersebut.

"Jadi saya tidak akan mengubah (program yang ada). Jadi dengan mempercepat pelaksanaan programnya saja," tuturnya.

Saat rapat kerja dengan Kementerian PUPR, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyambut baik penunjukkan Menteri PUPR sebagai pengganti Bambang Susantono memimpin Otorita IKN meskipun bersifat sementara sampai pejabat definitif diangkat.

Baca juga: PUPR Alokasikan Rp 37,41 Triliun Untuk Bangun Infrastuktur Dasar di IKN pada 2024

Pasalnya, dengan dikepalai Menteri PUPR maka koordinasi DPR RI dengan Otorita IKN menjadi lebih mudah lantaran selama ini Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II sementara Kementerian PUPR menjadi mitra kerja Komisi V.

"Saya pikir ini memperpendek koordinasi, mempermudah, karena dulu (di Komisi II) sekarang ada di komisi ini terkait dengan IKN," ujar Lasarus, Kamis.

Dia juga mengungkapkan, sebelum Basuki diangkat menjadi Plt Kepala Otorita IKN, dia pernah menyurati pimpinan DPR RI terkait Otorita IKN.

"Jadi saya pernah menyurati ke pemimpinan DPR mempertanyakan OIKN ini mitra kerja komisi mana? Karena semua anggaran infrastruktur di IKN kan di sini (Komisi V), tapi kami tidak pernah bersentuhan dengan struktur di Otorita IKN dan ini menjadi agak sulit di kami. Memang banyak pertanyaan juga Otorita IKN itu rapat kerjanya dengan Komisi II sementara seluruh anggarannya ada di sini (Komisi V). Nah sekarang sudah langsung," ungkapnya.