BI: Uang Rupiah NKRI Simbol Kedaulatan Negara

Kemudian, pada tahun 2016 lalu, bank sentral secara resmi menerbitkan dan mengedarkan uang rupiah NKRI Tahun Emisi 2016. Kali ini, seluruh pecahan uang rupiah, baik logam maupun kertas, hadir dengan desain baru yang mewakili seluruh wilayah Indonesia.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyatakan, uang rupiah Tahun Emisi 2016 adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia.

"Saya mau menyampaikan, rupiah bukan mata uang yang di-internasionalisasi. Mata uang rupiah tahun emisi 2016 itu sah di NKRI," tegas Agus di Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Di media sosial sempat beredar kabar bahwa tempat penukaran valas atau money changer di beberapa negara tidak menerima uang rupiah Tahun Emisi 2016. Menurut Agus, apabila rupiah tidak diterima di negara tersebut tentu ini adalah kebijakan negara yang bersangkutan.

Namun demikian, apabila mau melakukan transaksi pembayaran di Indonesia, maka mata uang yang berlaku adalah rupiah, termasuk uang rupiah Tahun Emisi 2016.

"Rupiah adalah uang di NKRI. Di Indonesia, kalau mau berbelanja di Indonesia dengan rupiah," jelas Agus.

Penggunaan frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia" menggantikan frasa "Bank Indonesia" pada uang rupiah kertas dilakukan sejak tahun 2014 silam. Begitu pula dengan pembubuhan tanda tangan Gubernur BI dan Menkeu.

Bank sentral menyatakan, penggunaan frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia" serta tanda tangan Gubernur BI dan Menkeu mewakili pemerintah dalam uang NKRI menegaskan makna filosofis rupiah sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan semua warga negara Indonesia.

Penghargaan warga negara Indonesia pada mata uangnya sendiri akan mendorong berdaulatnya rupiah di negeri sendiri, dan pada gilirannya, rupiah diharapkan akan sejajar dengan mata uang utama dunia lainnya.