Menanti Langkah Pemerintah Benahi Harga Tiket Pesawat yang Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik mahalnya harga tiket pesawat belum juga usai. Permasalahan ini sudah muncul sejak awal 2019 lalu.

Di satu sisi, maskapai mengaku telah menurunkan harga tiketnya. Namun, faktanya masyarakat menilai harga tiket pesawat masih terbilang mahal.

Bahkan, permasalahan ini sempat dikomentari oleh Presiden Joko Widodo. Saat itu Jokowi sempat dicurhati oleh Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani soal mahalnya harga tiket pesawat yang menyebabkam sepinya kamar-kamar hotel di Indonesia.

Menurut dia, kenaikan harga tiket pesawat hingga 40 persen menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk berlibur di dalam negeri. Akibatnya, menurut dia, masyarakat lebih memilih berlibur ke luar negeri sebab harga tiketnya lebih murah.

Ia menambahkan, kenaikan harga tiket pesawat dipicu oleh kartel bisnis penerbangan yang terjadi di Indonesia yang menurut dia saat ini dikuasai oleh dua grup besar, yakni Garuda Indonesia dan Lion Air.

Ia pun mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat juga dipicu oleh tingginya harga avtur yang dijual Pertamina. Menurut dia, harga avtur yang dijual Pertamina lebih tinggi daripada harga pasaran internasional.

Karena itu, ia mengusulkan kepada Jokowi agar menghentikan monopoli penjualan avtur yang dilakukan Pertamina serta menghilangkan kartel dalam bisnis penerbangan di Indonesia.

Ia meyakini hal itu akan membuat harga tiket domestik lebih kompetitif sehingga tingkat okupansi kamar hotel di seluruh daerah bisa meningkat kembali.

Curhatan Hariyadi itu pun langsung direspon oleh Jokowi. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku akn segera memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

“"Berkaitan dengan harga tiket pesawat, saya terus terang juga kaget. Dan malam hari ini saya juga baru tahu dari Pak Chairul Tanjung. Mengenai avtur, ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta itu domonopoli oleh Pertamina," ujar Jokowi saat menghadiri perayaan HUT Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).

"Sehingga besok pagi saya akan undang Dirut Pertamina," lanjut Jokowi.

Ia menyadari monopoli avtur oleh Pertamina mengakibatkan tingginya bahan bakar pesawat itu. Karena itu, ia berencana memberi dua pilihan kepada Pertamina, yakni menurunkan harga atau mengizinkan perusahaan minyak lain untuk menjual avtur.

Ia meyakini dua pilihan itu akan membuat harga tiket pesawat menjadi lebih kompetitif sehingga tercipta efisiensi.

Tak hanya itu, Jokowi pun langsung menggelar rapat terbatas dengan menteri-menteri terkait untuk menyelsaikan masalah tersebut.

Dia telah menginstruksikan menteri terkait untuk mengevaluasi harga avtur. Ia berharap ada hal-hal yang bisa diefesiensikan agar harga avtur tak terlalu memberatkan perusahaan penerbangan.

"Tadi, saya sudah perintahkan menteri untuk dihitung ya. Mana yang belum efisien, mana yang bisa diefesiensikan. Nanti akan segera diambil keputusan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono.

Meski presiden telah turun tangan, rupanya harga tiket pesawat belum juga turun. Akhirnya pemerintah pada Senin (25/3/2019) kembali menggelar rapat dengan pihak-pihak terkait.

Dalam notulen rapat tersebut yang beredar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyayangkan harga tiket pesawat yang tidak kunjung turun. Padahal, pemerintah sudah sering menghimbau kepada operator airlines. Akibatnya muncul kegaduhan ditingkat masyarakat.

Oleh karena itu, Luhut meminta Garuda Indonesia sebagai leading maskapai nasional agar segera menurunkan harga tiket. Selain itu, pihaknya akan menghubungi AKR agar dapat segera mendapat izin untuk menjadi kompetitor Pertamina dalam menyediakan avtur pesawat.

Luhut juga memberi ultimatum kepada maskapai penerbangan agar penurunan tiket pesawat di semua rute terhitung pada awal April 2019. Pasalnya, dengan kenaikkan harga tiket pesawat ini telah mengakibatkan sektor pariwisata terkena dampak.

PHRI mencatat, walaupun saat ini merupakan low season, namun jika dibandingkan tahun lalu, tingkat okupansi hotel terjadi penurunan 20-40 persen.

Sementara, dalam notulen yang beredar itu Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memerintahkan Garuda Indonesia menyediakan sub class di semua rute penerbangan. Penurunan tiket pesawat harus diberlakukan di seluruh rute dan harus diumumkan.

Dalam catatan rapat, Menko Maritim menyesalkan Dirut Garuda Indonesia tidak hadir dalam rapat tersebut. Untuk itu, pada hari Selasa (26/3/2019) Dirut Garuda Indonesia diharapkan menghadap Menko Maritim guna membahas lebih lanjut terkait instruksi untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Selang satu hari dari rapat tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi langsung mengeluarkan pernyataan yang menyebut akan mengeluarkan regulasi baru mengenai tarif tiket pesawat.

Hal tersebut dilakukan karena banyak keluhan dari masyarakat mengenai harga tiket pesawat rute domestik yang masih mahal.

“Nanti sore saya akan bikin regulasi. Datang aja ke sana (Kementerian Perhubungan)," ujar Budi di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Namun, tak berselang lama dari pernyataan Budi, Saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terjun bebas setelah banyak di lepas pelaku pasar. Saham perusahaan pelat merah tersebut anjlok hingga 13,64 persen dan terhenti pada harga Rp 462 per lembar saham, Selasa (26/3/2019).

Namun, tak diketahui pasti apakah penyebab saham tersebut anjlok karena pernyataan Menhub yang ingin membuat regulasi soal tarif pesawat.

Yang jelas, konferensi pers soal regulasi tarif pesawat tersebut tiba-tiba dibatalkan. Sedianya konferensi pers itu akan dilakukan Budi di Kantor Kemenhub pada Selasa (26/3/2019) pukul 18.30 WIB. Namun, 30 menit sebelum konferensi pers itu berlangsung pihak Kemenhub mengumumkan pembatalan tanpa alasan yang jelas.

Setelah pembatalan itu, Menhub Budi akhirnya buka suara. Dia mengatakan regulasi tersebut akan diumumkan pada Jumat (29/3/2019) besok. Dalam aturan baru tersebut lebih banyak membahas masalah sub class.

“Kalau membuat sesuatu kan ada tangannya, ada kakinya, kan mesti lengkap. Konstruksi hukumnya kita lengkapi, jadi bisa kita pastikan besok kita sampaikan,” ucap dia.

Respon Maskapai

Tengah disorot pemerintah, Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengaku, pihaknya tak pernah melanggar aturan soal tarif pesawat.

"Selama ini GA selalu mematuhi aturan tarif batas atas dan tarif batas bawah," ujarnya dalam pesan singkat, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

"Dan tidak pernah sekalipun melanggar peraturan tersebut, yang sudah berlaku sejak April 2016," sambung dia.

Garuda Indonesia mendengar adanya keluhan dari para industri perhotelan terkait persoalan harga tiket. Keluhan itu dijadikan masukan oleh Garuda Indonesia.

Masih soal harga tiket, Askhara mengatakan bahwa Garuda Indonesia harus memperhatikan kepentingan stakeholder. Namun ia memastikan akan mendahulukan kepentingan nasional.

"Perlu diingat bahwa Garuda sebagai leading national airlines atau BUMN juga memiliki stakeholders yang lain seperti karyawan, pilot, dan pemegang saham (pemerintah Indonesia)," kata dia.

"Jadi harus memperhatikan kepentingan semuanya, khususnya kepentingan nasional," sambungnya.

Sementara itu, Corporate Communication Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihartono mengaku belum bisa banyak komentar soal rencana Kementerian Perhubungan yang akan membuat regulasi baru terkait harga tiket pesawat.

Menurut dia, perusahaanya siap menjalankan aturan yang nantinya akan dikeluarkan Kemenhub.

“Lion Air Group akan menjalankan, melaksanakan aturan dan kebijakan dari regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk keuntungan bersama serta kepentingan semua pihak," ujar Danang.

Setelah rencana pemerintah yang ingin harga tiket pesawat turun muncul ke permukaan, tiba-tiba PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, memutus aliran listrik di konter check-ini milik maskapai Sriwijaya Air.

Pemadaman listrik ini buntut tunggakan yang belum diselesaikan oleh maskapai tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sriwijaya Air saat ini masih memiliki utang ke AP II sebesar Rp 38 miliar.

“Sriwijaya Air Group memang memiliki kewajiban kepada AP II. Hingga saat ini kami sedang berupaya keras memperbaiki keuangan perusahaan serta dapat memenuhi seluruh kewajibannya," ujar Vice President Corporate Secretary Sriwijaya Air Retri Maya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/3/2019) malam.

Maya menambahkan hingga saat ini kondisi keuangan Sriwijaya Air Group dinilai masih belum sehat. Hal tersebut diyakini karena tingginya biaya operasional dalam bisnis penerbangan saat ini.

"Kerja sama operasi atau manajemen dengan Garuda Indonesia Group menjadi poin penting untuk melakukan negosiasi dan restrukturisasi kewajiban Sriwijaya Air Group kepada pihak BUMN. Meski demikian, hal ini tentu juga masih membutuhkan bantuan dari yang lainnya, termasuk para pengelola bandara," kata Maya.

"Apalagi pemerintah berencana akan menurunkan harga tiket kembali. Hal tersebut tentu akan semakin menyulitkan kami," lanjutnya.