Saat Pengelolaan Bandara dan Pelabuhan oleh Asing Jadi Perdebatan Jokowi dan Prabowo

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam debat keempat Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu (30/03/2019) malam.

"Kami tentara dulu diperintahkan untuk mati merebut lapangan udara. Mati merebut lapangan udara, kok dengan gampang kita kasih. Mau perusahaan swasta asing tetap kami tidak bisa terima kalau itu dikelola oleh asing, Pak," kata Prabowo.

Jokowi kemudian memberikan jawaban bahwa pengelolaan bandara dan pelabuhan oleh perusahaan swasta asing hanya untuk kepentingan komersial.

"Kalau menurut saya, misalnya itu pelabuhan untuk Angkatan Laut kita, diberikan kepada asing, itu yang tidak betul. Ataupun bandara, misalnya bandara di Madiun yang dipakai untuk menyimpan pesawat-pesawat kita di situ kemudian kita berikan kepada asing, itu yang tidak betul," kata Jokowi.

"Tetapi kalau airport-airport komersial, pelabuhan-pelabuhan komersial, mengapa tidak, dan itu juga dikelola oleh Pelindo," ujarnya.

Menurut Jokowi, mayoritas bandara di Indonesia masih dikelola oleh Angkasa Pura dan mayoritas pelabuhan masih dikelola oleh Pelindo.

Jika ada pengelolaan yang diberikan kepada asing, Jokowi berharap akan ada alih teknologi yang menguntungkan Indonesia.

"Menurut saya dalam hal untuk transfer of knowledge, transfer of technology, transfer of management, transfer of system, kenapa tidak kita ber-partner dengan perusahaan perusahaan yang memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik.

Lalu bagaimana fakta pengelolaan bandara dan pelabuhan kepada pihak asing?

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah mengatakan bahwa ada 30 bandara dan pelabuhan yang pengelolaannya akan diserahkan kepada pihak swasta.

Menhub tidak menyinggung apakah pengelolaan itu dilakukan swasta nasional atau swasta asing.

Nantinya, kerja sama pemerintah dengan pihak swasta dilakukan dalam Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Budi menyebutkan bahwa nantinya akan ada seleksi jika pengelolaan diserahkan kepada investor luar negeri.

"Nanti akan ada beauty contest untuk investor internasional dan itu bisa menambah kapasitas dan koneksitas kita dengan negara-negara lain," ujar Budi.

Pemerintah menjelaskan bahwa kerja sama itu dalam hal konsesi, bukan kepemilikan. Sampai saat ini, pemerintah masih melakukan finalisasi Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Limited Concession Scheme (LCS).

Konsep itu memungkinkan pihak swasta bisa mengelola aset negara atau badan usaha dalam jangka waktu tertentu. Dari pihak kementerian perhubungan juga menyelesaikan konsep pengelolaan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU).

Sejumlah proyek yang akan ditawarkan kepada pengelola swasta antara lain Bandara Labuan Bajo, Bandara Radin Inten, Bandara Juwata, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Timika, Pelabuhan Bau-Bau.