Ada Dana Rp 4 Triliun di BLU PIP, Bisa Diakses LKMA dan Petani

Ada dana Rp 4 triliun yang dikelola BLU PIP yang bisa diakses secara langsung sepanjang syaratnya terpenuhi. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, pada pembukaan Pertemuan untuk Kapasitas dan Penumbuhan LKMA dan Koperasi Pertanian (Koptan) di Palembang, Rabu (10/4/2019).

Sarwo mengatakan akan mengusahakan agar petani bisa mengakses dana tersebut lewat kemitraan dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) mitra BLU PIP Kemenkeu.

"Yang akan kita lakukan adalah bermitra dengan tiga lembaga keuangan yang sudah menjadi mitra BLU PIP Kemenkeu, yakni PT PNM, PT Pegadaian dan PT Bahana Artha Ventura," kata Sarwo.

Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Joko Hendrato menjelaskan, BLU PIP melalui lembaga keuangan mitranya sudah menyalurkan pembiayaan usaha mikro untuk petani dan nelayan. Namun, itu belum dilakukan melalui LKMA dan Koptan.

"Kita akan buat uji cobanya di Kulonprogo," ujar Joko.

Syarat bagi LKM-A untuk bisa mengakses skema pembiayaan usaha mikro ini adalah memiliki pendamping. Untuk setiap 250 peserta ada satu pendamping. Pendamping wajib berkeliling ke kelompok-kelompok termasuk LKMA.

Dia menambahkan, yang memiliki mandat untuk bisa melakukan investasi itu hanya Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Dirjen PSP Sarwo Edhy menyerahkan kelanjutan pendirian BLU untuk pembiayaan petani dari Kementerian Pertanian diserahkan kepada Kemenkeu.

"BLU tetap kita jalankan, bisa atau tidaknya adalah keputusan Kemenkeu," ujarnya.

Tahun ini Kementerian Pertanian sudah menyediakan anggaran sebesar RP 280 miliar untuk pengembangan korporasi petani melalui DIPA. Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk BLU Pertanian, apabila disetujui Kemenkeu.

Direktur Pembiayaan Pertanian Ditjen PSP Sri Kuntarsih menambahkan, dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pemerintah pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pernah memfasilitasi Rp 100 juta per Gapoktan PUAP yang menjangkau 52 ribu Gapoktan.

Dari jumlah itu, tercatat 7 ribu di antaranya sudah membentuk LKMA yang merupakan unit usaha Gapoktan. LKMA ini sudah mengelola simpan pinjam.

Pembiayaan usaha mikro untuk petani itu dibuat tanpa ada syarat jaminan sehingga tidak melalui perbankan. Meskipun dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) tertulis tidak dengan jaminan, dalam prakteknya perbankan tidak bisa memenuhi. Petani tetap harus menggunakan jaminan untuk bisa mengakses KUR.

Untuk mengatasi kesulitan itu, pada 2017, Kemenkeu mendapat mandat dari pemerintah dan DPR. PIP Kemenkeu yang semula adalah Lembaga pembiayaan infrastruktur diubah mandatnya menjadi untuk melayani pembiayaan bagi usaha mikro.

Usaha mikro adalah masyarakat yang berusaha namum belum bisa memanfaatkan fasilitas bank atau kredit perbankan akibat terkendala jaminan. Pinjamannya di bawah Rp 10 juta.

"Program ini diluncurkan tahun 2017 dengan awal dana Rp 1,5 triliun. Dalam waktu 4-5 bulan sudah menjangkau 370 ribu nasabah di seluruh Indonesia. Total penyaluran Rp 700 miliar, dengan terget pedagnag, petani dan nelayan," jelasnya.

Ada tiga jalur akses pembiayaan usaha mikro. Pertama, petani secara individu bisa mendatangi PT PNM dengan membuktikan bahwa dirinya produktif. Jalur ini khususnya untuk ibu-ibu.

Kedua, jika sudah berkelompok dan kelompoknya belum sehat atau belum 2 tahun dan belum tumbuh positif, bisa menghubungi PT Pegadaian. Adapun akses ketiga, yakni yang sudah berkelompok dan kelompoknya sudah tumbuh positif, bisa mendatangai PT Bahana Artha Ventura.

"Kita tidak mengembangkan lembaga baru, tapi memanfaatkan lembaga yang sudah ada untuk diperkuat dengan pinjaman dan terus ditingkatkan. Mereka diberikan dana untuk anggotannya, dengan bunga murah dan mengembangkan lembaga keuangannya untuk masyarat lain yang lebih luas," paparnya.