Menhub: Kami Butuh ASN yang Tak Alergi terhadap Perubahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap menjalankan arahan-arahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Visi Indonesia. Salah satunya terkait Reformasi Birokrasi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan melakukan hal tersebut agar birokrasi yang ada di dalam instansinya semakin sederhana, produktif, inovatif dan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.

“Kami membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjiwa muda, adaptif, dan tidak alergi terhadap perubahan. Tentunya akan terus kami bangun sistem birokrasi melalui delapan area perubahan yang meliputi aspek organisasi, tata laksana, peraturan perundangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset aparatur,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/7/2019).

Selanjutnya, Budi juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dan yang lebih penting lagi adalah menyambungkannya dengan kawasan industri rakyat, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata, seperti yang akan kita lakukan di Bitung dan Labuan Bajo, serta di daerah-daerah lainnya sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” kata Budi.

Terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Menhub mengatakan  akan terus melanjutkan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah-Sekolah di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kemenhub.

“Pada tahun ini kami targetkan dapat mendiklatkan sebanyak 160 ribu orang dan kami berikan secara gratis. Melalui diklat tersebut diharapkan dapat mencetak SDM berkualitas yang memiliki keahlian dan concern akan keselamatan di bidang transportasi darat, laut dan udara,” ucap dia.

Kemudian, terkait dengan kemudahan investasi, Menhub terus mendorong dilakukannya efisiensi-efisensi di berbagai lini di sektor transportasi dalam upaya mendorong ekspor dan kemudahan investasi. Efisiensi dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi, memangkas aturan-aturan perizinan, dan menerapkan manajemen perubahan agar proses perizinan semakin cepat. 

“Yang saat ini sedang kami optimalkan adalah di pelabuhan Tanjung Priok yang diharapkan dapat menjadi Pelabuhan Hub Internasional Indonesia. Kami ingin mengoptimalkan operasional Tanjung Priok 24 jam penuh,” ujarnya.

Terakhir, terakait penggunaan APBN yang tepat sasaran, Budi akan merevitalisasi sarana dan prasarana Angkutan Jalan, pengembangan Tol Laut, pembangunan Bandara di daerah terpencil, tertinggal, terdepan dan perbatasan (3TP), pembangunan jalur KA Trans Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, serta program strategis lainnya.

“Kami akan menyusun penganggaran berbasis Money Follow Program. Program yang dianggarkan tidak terlalu banyak tapi fokus pada kegiatan inti, dan bukan pada kegiatan pendukung, sehingga dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.