KEIN: GBHN Bisa Jadi Opsi Agar Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Dengan demikian, terjadi kesinambungan pembangunan nasional dan pada akhirnya Indonesia mampu keluar dari middle income trap.

Pasalnya GBHN merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. Dengan begitu, penyelenggaraan pembangunan negara terikat dengan tujuan-tujuan yang digariskan.

"GBHN mengakomodir tujuan-tujuan yang ingin dicapai negara dalam satu periode tertentu. Di dalamnya, misalnya, meningkatkan perekonomian Indonesia dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Dulu, saat perencanaan pembangunan masih merujuk pada GBHN, ekonomi nasional bisa tumbuh di atas 7 persen,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (15/8/2019).

Adapun konsep pembangunan nasional yang merujuk pada model GBHN juga telah dijalankan oleh Malaysia. Malaysia memiliki Outline Perspective Plan sejak 1957 hingga 2020.

Baca : Menurut Sri Mulyani, Ini Syarat RI Keluar dari Middle Income Trap

Untuk mendukung outline tersebut, pemerintah Malaysia menyusun Malaysia Plan yang mengimplementasikan The Nation Policy dengan rentang waktu 5 tahun dan dijalankan secara konsisten sampai dengan saat ini meskipun rezim pemerintahan berganti.

Tidak hanya Malaysia, Thailand juga memiliki perencanaan pembangunan melalui kerangka strategi nasional 2018 - 2037.

Strategi tersebut disusun sebagai respons terhadap ketidakberlangsungan perencanaan pembangunan karena terdapat pihak internal pemerintahan yang lebih memetingkan kepentingan golongan sehingga selalu ada perubahan kebijakan ekonomi.

“Malaysia dan Thailand menerapkan konsep pembangunan yang terikat. Harusnya ini bisa menjadi contoh karena kedua negara tersebut sudah lepas dari middle income trap dan telah menjadi negara upper-middle income,” jelas Arif.

Selain dirasa perlu bagi pencapaian pembangunan nasional, GBHN juga telah ditegaskan oleh Bung Karno sebagai pendiri bangsa.

Bung Karno dalam pidatonya pada 28 Agustus 1959 mengenai Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) menekankan bahwa pembangunan harus bersifat menyeluruh untuk menuju tercapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam pidato tersebut terdapat enam poin penting. Pertama, rasa kepemilikan di mana pola pembangunan nasional akan menjadi milik segenap rakyat Indonesia, bukan milik pemerintah.

Kedua, menyoal pola milik nasional yang tidak bisa diubah seenaknya sendiri oleh presiden, menteri, DPR, atau pejabat lainnya yang sedang memegang kekuasaan formal.

Ketiga, kehidupan adil makmur bagi masyarakat tidak bisa tercipta secara mandiri dan alami.

Keempat, perencanaan menyeluruh mengenai ekonomi, sosial, politik dan budaya dan harus dijalankan oleh pemimpin yang bervisi.

Kelima, PNSB harus mampu mereduksi konflik yang diakibatkan oleh ketimpangan.

Yang  terakhir mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

"Artinya pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Tidak terbatas pada masyarakat yang ada di Pulau Jawa atau di kota-kota besar. Semuanya harus merasakan pembangunan sehingga ketimpangan dapat ditekan," jelas Arif.