Pengusaha Minta Menteri Sektor Ekonomi Profesional dan Kompeten

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, hal tersebut agar kebijakan yang dibuat dapat lebih efisien.

Profesionalitas juga akan membuat kebijakan berdaya saing sesuai dengan arah reformasi kebijakan ekonomi nasional yang dibutuhkan pengusaha.

"Kompeten dan profesional dalam mengelola kebijakan ekonomi nasional agar menjadi jauh lebih efisien," ujar dia seperti dilansir dari Kontan.co.id, Minggu (29/9/2019).

Masalah koordinasi juga harus diperhatikan oleh menteri di periode berikutnya. Sebab masalah klasik tersebut masih terus terjadi tiap periode.

Ego sektoral dinilai masih ada di masing-masing lembaga. Hal itu menurut Shinta, menghambat kelancaran berusaha karena menciptakan kebijakan yang saling menyulitkan.

Shinta juga menegaskan pentingnya reformasi kebijakan ekonomi nasional. Hal itu diharapkan dapat dilakukan dalam jangka pendek agar manfaat reformasi kebijakan tersebut betul-betul dirasakan oleh pelaku usaha.

"Kami ingin agar iklim usaha menjadi lebih simple," ucapnya.

Selain itu reformasi kebijakan juga diharapkan konsisten antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, cepat diproses, serta tidak buang-buang waktu, tenaga dan biaya. Hal itu dibutuhkan oleh investor dan pelaku usaha mengingat kondisi ekonomi global saat ini.

Mengenai kebijakan ekonomi saat ini, Shinta enggan menyampaikan penilaiannya. Termasuk kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengatur masalah investasi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming.

Mardani bilang penilaian menteri merupakan kewenangan presiden. "Penilaian itu haknya RI1 (presiden), saya ga pantas menilai," kata Mardani.

Sebagai informasi, perubahan kabinet tinggal menunggu beberapa minggu lagi. Presiden terpilih yang juga petahana Jokowi masih belum mengumumkan posisi menteri yang akan membantunya di periode kedua.

Meski pun sebelumnya terdapat perubahan sejumlah nomenklatur kementerian. Antara lain pemisahan Perdagangan Luar Negeri (Daglu) dengan Perdagangan Dalam Negeri yang nantinya masuk Kementerian Luar Negeri.

Selai itu fokus pada masalah investasi juga diungkapkan dalam nomenklatur. Rencananya BKPM yang ada sekarang akan ditingkatkan menjadi Kementerian. (Abdul Basith)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pengusaha: Menteri sektor ekonomi harus kompeten dan profesional