RI Butuh Rp 1.065 Triliun untuk Pengendalian Perubahan Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia punya tantangan besar dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Dana sebesar Rp 1.065 triliun dibutuhkan hingga 2020.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengakui bahwa pemerintah terbentur dengan anggaran negara yang terbatas.

"Dibutuhkan upaya kolaboratif dalam memobilisasi (dana Rp 1.065 triliun)," ujarnya di acara peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Siti mengatakan, pemerintah sudah menyampaikan kebutuhan itu dalam dokumen Third National Communication 2017 yang disampaikan Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Dana itu mencakup kebutuhan dari 2016-2020. Rinciannya terdiri dari Rp 840 triliun untuk aksi adaptasi dan Rp 225 triliun untuk aksi mitigasi.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah membantuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Tugas utamanya yakni mengelola dan menyalurkan dana lingkungan hidup.

Dengan adanya BPDLH, diharapkan dana yang terkumpul dari dalam dan luar negeri akan dikelola secara profesional sehingga nilainya bisa meningkat.

"Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup diharapkan akan lebih  berkembang. Termasuk di dalamnya investasi  bidang kehutanan yang selama ini tidak mudah mendapatkan dukungan akses finansial," kata Siti.

Adapun Indonesia manargetkan penurunan emisi karbon sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan dari luar negeri.