Menteri BUMN Baru Wajib Rangkul Swasta untuk Dongkrak Investasi

KOMPAS.com - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI telah dilaksanakan, kini pasar menantikan sosok menteri-menteri yang akan membantu presiden dalam kabinet kerja yang baru.

Susunan kabinet tentu akan berpengaruh pada kepercayaan pasar dan publik, yang nantinya berdampak pada gerak perekonomian ke depan, di tengah tekanan global yang masih berlanjut.

Sejumlah pos menteri memegang peranan penting dalam menopang laju perekonomian.

Selain itu, menteri-menteri tersebut menjadi kunci kesehatan fiskal di saat ketidakpastian global akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang berlanjut.

Salah satu sosok yang banyak dipertanyakan pasar yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, dalam 5 tahun terakhir, kinerja sejumlah BUMN justru memperlihatkan persoalan serius, seperti Krakatau Steel, Garuda Indonesia dan Merpati Airlines, Asuransi Jiwasraya.

Meskipun begitu, ada pula BUMN sektor konstruksi dan perbankan yang memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan infrastruktur yang cukup masif dalam 5 tahun terakhir.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur yang banyak ditangani BUMN itu ternyata meninggalkan persoalan utang.

Pasalnya, BUMN sektor konstruksi mesti mengandalkan pinjaman, baik pinjaman bank, surat utang, maupun utang luar negeri untuk membiayai sejumlah proyek.

Menurut Managing Director and Head of Equity Capital Market PT Samuel International, Harry Su, memberi catatan khusus terkait utang BUMN sektor konstruksi.

Berdasarkan data yang dirilis Bloomberg, net gearing ratio atau rasio jumlah pinjaman dibandingkan modal sendiri perusahaan BUMN sektor konstruksi meningkat cukup tajam.

Pada 2013, net gearing ratio sekitar 37,2 persen lalu naik tajam ke kisaran 143,4 persen per semester I 2019.

Kondisi itu, kata dia, memperlihatkan kemampuan permodalam BUMN sektor konstruksi untuk membiayai proyek infrastruktur ke depan terbatas.

"Salah satu pekerjaan rumah Menteri BUMN dalam 5 tahun ke depan adalah merangkul sektor swasta untuk mau berinvestasi, mengingat tumpukan beban utang BUMN yang semakin tinggi," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (22/10/2019).

Ia menegaskan, kerja sama antara BUMN dan swasta mutlak dibutuhkan guna menopang pertumbuhan ekonomi ke depan, apabila pemerintah masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah memang mengharapkan kontribusi perusahaan swasta dalam membangun infrastrukur lebih banyak dalam 5 tahun ke depan.

Presiden Joko Widodo sendiri telah meminta swasta untuk terlibat membangun infrastruktur tanpa membebani anggaran negara (APBN).

Salah satu perusahaan swasta nasional yang telah berkontribusi membangun infrastruktur yakni PT Karya Citra Nusantara (KCN). Perusahaan patungan itu membangun Pelabuhan Marunda yang kini memasuki pier 2.

Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, pun berharap sinergi swasta dan BUMN bisa dilakukan dalam bentuk kerja sama yang memprioritaskan tata kelola kerja sama yang profesional.

Ia berharap Kementerian BUMN bisa menjadi tempat untuk menyelesaikan persoalan antara BUMN dan swasta, bila ada.

"Dengan begitu, tidak perlu ada isu atau permasalahan bisnis yang perlu dibawa ke meja pengadilan karena penyelesaian lewat jalur hukum selalu memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga bisa mengganggu pembangunan infrastruktur," katanya.

Sebagai informasi, PT KCN yang tengah membangun pier 2 Pelabuhan Marunda harus berhadapan dengan pemegang saham minoritasnya, yakni PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Setelah dermaga pier 1 Pelabuhan Marunda beroperasi sebagian dan menghabiskan dana lebih pembangunan lebih dari Rp 3 triliun, KBN di bawah kepemimpinan Sattar Taba menggugat KCN atas pembangunan pelabuhan yang sedang berjalan.

Persoalan itu telah sampai ke tahap kasasi, yang telah dikabulkan Mahkamah Agung (MA) pada 10 September 2019.

Lebih dari sebulan pasca putusan itu, MA belum menerbitkan amar putusan detail atas kasasi yang dilakukan KCN.

"Kami sangat berharap Menteri BUMN berikutnya berasal dari kalangan profesional yang bekerja untuk negara, bukan untuk kepentingan orang maupun golongan tertentu. Dengan demikian, tata kelola seluruh BUMN semakin baik yang bakal berpengaruh terhadap sinergi swasta dan BUMN," ujarnya.