Airlangga Bahas Sawit dengan Mahathir Muhammad

KOMPAS.com - Menko Perekonomiam Airlangga Hartarto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia,Tun Mahathir Muhammad, dalam courtessy meeting, Selasa (19/11/2019) di Malaysia.

Dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan sejumlah hasil Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries di Kuala Lumpur yang digelar 17 dan 18 November 2019.

Ia menjelaskan, 4 negara akan melengkapi keanggotaan dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) atau Dewan Negara Produsen Sawit.

Adapun negara-negara itu adalah Columbia, Papua New Guinea, Honduras, dan Nigeria.

"Dengan demikian daya tawar atau bargaining position CPOPC menguat di dunia international," kata Airlangga dalam pernyataan tertulis, Selasa (19/11/2019).

Malaysia apresiasi Indonesia

Tun Mahathir Muhammad, ia melanjutkan, mengapresiasi Indonesia sebagai perintis kewajiban pencampuran minyak sawit ke dalam minyak solar sebesar 30 persen (B30) pada 2020.

Menurut Airlangga, pemerintah Indonesia telah menerapkan berberapa kebijakan untuk meningkatkan konsumsi domestik demi mengimbangi penurunan permintaan sawit dunia sebagai dampak kampanye hitam.

Salah satu kebijakan pemerintah yakni kewajiban pencampuran 20 persen minyak sawit ke dalam minyak solar atau biodiesel 20 persen (B20).

Kebijakan B20, imbuh dia, mampu mendongkrak harga minyak sawit menjadi 600 USD per ton.

Berangkat dari capaian itu, Airlangga pun mengajak negara produsen kelapa sawit lain untuk mengikuti langkah Indonesia.

"Terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia," katanya.

Mahathir Muhamad menyatakan Malaysia telah menetapkan untuk melaksanakan B20 pada 2020.

"Malaysia mewajibkan MSPO standar sustainabilitas yang setara dengan ISPO Malaysia pada Januari 2020 dan menyambut positif usulan Indonesia untuk menyatukan dan harmonisasi standar international bersama," kata Airlangga.

Perdana Menteri Malaysia pun bersepakat dengan Menko Perekonomian untuk melakukan kampanye positif bersama.

"Selain itu, Malaysia akan mengalokasi sumber daya yang cukup serta akan bertukar informasi terkait litigasi di WTO untuk kasus Delegated Act yang meminta phase out biodiesel di Eropa pada 2030," kata dia.

Isu negatif

Indonesia dan anggota Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) memang masih menaruh perhatian khusus terhadap isu negatif minyak kelapa sawit di Uni Eropa.

"Kami mencoba menyatukan dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam menghadapi berbagai isu negatif terhadap minyak kelapa sawit," kata Airlangga, kemarin (18/11/2019).

Pertemuan itu juga membahas sejumlah isu terkini tentang minyak kelapa sawit, termasuk skema sertifikasi, proteksi lingkungan, akses pasar, dan kebijakan perdagangan internasional.

Dalam pertemuan itu, negara-negara penghasil sawit menyepakati sejumlah hal.

Pertama, mengajak negara penghasil minyak kelapa sawit untuk memperbaiki harga pada level yang lebih baik bagi petani atau perkebunan rakyat.

Kedua, melanjutkan promosi dan meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak minyak kelapa sawit pada pasar global.

"Termasuk melalui mandatori B30 di Indonesia, penerapan B20 di Malaysia, dan B10 di Thailand," ucap dia.

Ketiga, komitmen untuk membangun satu standar bersama sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan pada 2020.

Keempat, CPOPC melanjutkan langkah-langkah konkret dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk melalui Organisasi Perdagangan Dunia.

Kelima, CPOPC mengundang negara produsen kelapa sawit lain untuk bergabung dalam CPOPC.

Keenam, meningkatkan kesejahteraan di tingkat perkebunan rakyat.

Oleh karena itu, Indonesia terus mendorong program penanaman kembali (replanting). Dengan begitu, imbal hasil kelapa sawit bisa meningkat.