Wamenkeu Minta Pengusaha Properti Ikut Bangun Ibu Kota Baru

Apalagi, pemindahan ibu kota baru diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun.

"Dunia swasta saya minta untuk siap. Sama-sama kita pikirkan mana cara yang lebih baik, financing dan bahu-membahu," ujar Suhasil di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Pemerintah akan menggunakan dua skema untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Skemanya yakni melalui belanja di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Diharapkan para pengusaha properti mau terlibat dalam pembangunan ibu kota baru negara tersebut.

"Bagian APBN, masih bisa kita pilah. Bagian dari APBN masih bisa kita buat untuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha," ujarnya.

Suahasil menilai, pemindahan ibu kota negara harusnya menjadi peluang bagi sektor properti. Sebab ibu kota baru membutuhkan pembangunan infrastruktur yang besar, termasuk hunian untuk penduduknya nanti.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah menargetkan pembangunan konstruksi ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dimulai pada 2020.

Hal tersebut disampaikan Luhut setelah mengikuti rapat soal pemindahan ibu kota negara di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

"Kami berharap tahun depan (konstruksi ibu kota negara baru) sudah mulai. Akhir tahun depan atau awal 2021," katanya.