RI Diserbu Barang Impor llegal, Ini Instruksi Sri Mulyani

Hal tersebut dia ungkapkan ketika melantik jajaran pejabat eselon II Kemenkeu di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Tahun ini, Ditjen Bea Cukai terus mengagalkan upaya serbuan barang impor ilegal. Diantaranya upaya penyelundupan kendaraan-kendaraan merah.

"Saya ingin juga sampaikan pesan Bapak Presiden untuk kita menjadi penjaga perekonomian dari serbuan barang-barang ilegal maupun impor akibat terjadinya perang dagang," ujar dia.

Dia pun menekankan, meski ekonomi RI terbuka, namun harus tetap bisa kompetitif dan efisien sehingga tidak kehilangan potensi-potensi pendapatan, baik dari perpajakan maupun bea masuk impor.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, tugas penting jajaran otoritas kepabeanan dalam menjaga pasar dalam negeri dari gempuran barang impor ilegal.

Pasalnya, jika melihat realisasi penerimaan Ditjen Bea Cukai hingga November 2019, penerimaan dari bea masuk dan bea keluar masih jauh dari target yang ditetapkan oleh APBN.

Penerimaan kepabeanan terdiri dari bea masuk Rp 33,59 triliunatau 86,49 persen dari pagu, Bea Keluar Rp 3,2 triliun atau capai 72,11 persen dari pagu.

Sementara untuk penerimaan kepabeanan secara keseluruhan hingga November 2019 mencapai Rp 176,3 triliun atau tumbuh 6,94 persen.

"Kalau kita lihat kemarin dari sisi penerimaan negara Bea Cukai telah mencapai target 2019, namun untuk bea masuk dan bea keluar menggambarkan tantangan ekonomi kita," ujar Sri Mulyani.

Sebab kata dia, ekspor dan impor Indonesia sama-sama melemah. Sementara di sisi lain, Indonesia juga di hadapkan pada serbuan barang impor ilegal.

Adapun untuk otoritas perpajakan, Sri Mulyani meminta sinergi untuk menggenjot penerimaan di akhir tahun.

Masing-masing pihak diharapkan bisa melakukan audit dan investigasi gabungan agar mendapatkan kepastian baik dari sisi wajib pajak, maupun agar otoritas pajak bisa mengukur kemampuan perolehan perpajakan hingga akhir tahun.

"Pejabat pusat, kantor wilayah, dari faktor pelayanan harus ditingkatkan. Baik didukung dari sistem data dan joint audit dan joint investigasi," ucap Sri Mulyani.