Dikomplain Luhut Terlalu Kecil, Berapa Perjalanan Dinas Pejabat?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengeluhkan anggaran perjalanan dinas di kementeriannya yang dinilai masih terlalu kecil.

Lantaran hal tersebut, Luhut mengaku sering kali merogoh uang pribadinya untuk biaya akomodasi selama menjalankan tugas negara ke berbagai tempat.

Lalu, sebenarnya berapa biaya perjalanan dinas pejabat negara setingkat menteri?

Dikutip Kompas.com  dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, dijabarkan biaya perjalanan dinas untuk penjabat negara, pejabat eselon, dan PNS.

PMK ini ditujukan sebagai biaya masukan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2020.

Standar biaya masukan berfungsi sebagai batas etimasi tertinggi maupun estimasi.

Namun demikian, di luar batasan biaya yang diatur dalam PMK tersebut, pejabat setingkat menteri juga mendapatkan fasilitas dana taktis menteri yang nilainya bervariasi hingga ratusan juta rupiah. Belum termasuk di dalamnya biaya protokoler.

Untuk biaya penginapan selama perjalanan dinas dalam negeri untuk pejabat setingkat menteri, ditetapkan berdasarkan provinsi yang dikunjungi. Besarannya mulai dari Rp 2.071.000 hingga yang besar Rp 8.720.000.

Kemudian untuk paket kegiatan rapat dan pertemuan di luar kantor untuk pejabat setingkat menteri ditetapkan juga berdasarkan wilayah provinsi. Sebagai contoh untuk rapat di Provinsi DKI Jakarta, paket halfday sebesar Rp 593.00, fullday Rp 648.000, dan fullboard Rp 2.100.000.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri ditetapkan bervariasi sesuai dengan provinsi. Besarannya antara Rp 360.000 sampai dengan Rp 530.000 per hari.

Sementara untuk uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari delapan jam besarannya sebesar Rp 140.000 sampai Rp 210.000.

Bagi pejabat negara, akan mendapatkan tambahan berupa uang representasi sebesar Rp 250.000 per hari dan Rp 125.000 untuk perjalanan dinas dalam kota.

Laporan ke BPK

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi paling besar membelanjakan uang negara, khususnya belanja perjalanan dinas.

Luhut menyebut, meski disebut sebagai kementerian/lembaga yang pengelurannya paling besar, dirinya malah sering nombok.

"Tapi saya boleh kritik kepada Ibu Isma (Anggota IV BPK Isma Yatun), memang ada masalah dengan belanja SPD (Surat Perjalanan Dinas), mungkin ini komplain masalah semua rakyat ini. Mulai dari tingkat menteri sampai yang paling bawah. Saya pergi ke mana, hotel enak, karena saya bayar sendiri, karena dibayar kantor itu kurang," katanya ketika ditemui di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Menurut Luhut, belanja pemerintahan di kementeriannya akan dibenahi. Jangan sampai, lanjut dia, menjadi temuan BPK karena adanya ketidaksesuaian dan tidak transparan.

"Saya juga harus jujur akan itu, dan itu suatu masalah harus kita perbaiki," ucapnya.

Mantan Komandan Group 3 Sandi Yudha Kopassus ini juga meminta kepada seluruh jajaran kementeriannya agar tidak membelanjakan anggaran negara yang tidak dibutuhkan.

Selain itu, pihaknya akan terus berkordinasi atau melaporkan kegiatan belanja negara dengan BPK agar terbebas dari pemerintahan yang korupsi.

"Kita harus membuang mental yang main-main kanan kiri ini. Seperti saya sampaikan kepada Ibu Isma kita harus bekerja sama dalam konteks membuat negara ini lebih baik ke depan," ujarnya.

Di hari kedatangan Luhut ke BPK, ada enam kementerian yang melaporkan keuangannya kepada BPK, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian LHK.

Kegiatan pelaporan pemerintahan ini sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No.15/2006 tentang BPK.

(Sumber: KOMPAS.com/Ade Miranti Karunia | Editor: Sakina Rakhma Setiawan)