Luhut: Kami Tak Mau Kasus Meikarta Terulang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, perbaikan iklim investasi sudah menjadi prioritas utama di pemerintahan.

“Saya kira dengan adanya omnibus law, dan kepemimpinan Presiden Jokowi itu sangat penting, juga dilengkapi dengan menteri kabinet yang akan mendukung untuk membuat ini jadi nyata,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Salah satu contoh nyata perbaikan iklim investasi adalah dengan semakin mudahnya proses perizinan di pemerintah pusat maupun daerah.

Luhut bahkan menyebutkan, bahwa pemerintah tidak ingin lagi kasus suap seperti yang terjadi dalam mega proyek Meikarta kembali terjadi.

“You dont need to pay this and that. Kami tak mau melihat kasus Meikarta terulang. Kasus Meikarta ini sangat menyakitkan bagi Indonesia,” katanya.

Menurut dia, kasus tersebut menjadi momok tersendiri bagi investor. Pasalnya, investor yang berencana menanamkan modalnya justru harus menjadi tahanan KPK akibat terbukti melakukan suap.

“Karena investor sudah menginvestasikan uang mereka, tapi pemerintah daerah minta ini dan itu. Dan ketika mereka (investor) memberikan seseuatu untuk pemda, mereka malah ditangkap KPK yang saya pikir itu hal yang sangat buruk,” tuturnya.

Oleh karenanya, Mantan Kepala Staf Kepresedinan itu berjanji bahwa kasus serupa tidak akan terulang. Pasalnya, pemerintah akan mempermudah regulasi maupun perizinan bagi investor yang tertarik menanamkan modalnya di tanah air.

“Kami tak mau lagi melihat hal itu terulang. Jadi kami akan membuat investasi ini sangat transparan,” ujar dia.

Ketransparanan investasi ini bahkan sudah dilakukan pemerintah, sehingga mampu menggaet investor-investor besar dari berbagai negara.

“Like I mention to you, saya berkomunikasi sangat intens dengan Abu Dhabi, dengan IFDC, dan saya yakin mereka akan sangat banyak berinvestasi di Indonesia,” ucapnya.