Bandara Komodo Bukan Dijual, Tapi Dikelola Swasta Selama 25 Tahun

Ini karena pengelolaan bandara diserahkan kepada Konsorsium Cardig Aero Service (CAS), konsorsium yang beranggotakan PT Cardig Aero Services dan Changi Airports Mena Pte Ltd asal Singapura.

Bandara internasional ini merupakan landasan udara yang dikembangkan untuk melayani penumpang, khususnya wisatawan, yang melancong ke Labuan Bajo maupun Pulau Komodo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menegaskan pengelolaan Bandara Komodo menggunakan skema perjanjian Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bukan menjualnya ke swasta atau asing.

“Kerja sama ini menelan dana Rp 1,3 triliun. Setelah 25 tahun mereka akan menyerahkan kepada pemerintah. Pada Juli 2020 nanti, Bandara Komodo akan dijadikan bandara internasional,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2020).

Sebagai operator bandara itu, CAS menggelontorkan investasi hingga Rp 1,2 triliun untuk pengembangan bandara yang ditargetkan bisa rampung hingga 5 tahun ke depan.

Sementara kerja sama KPBU, CAS bakal merancang, membangun, dan membiayai pembangunan fasilitas sisi darat, udara, dan pendukung.

Dana investasi tersebut dipakai untuk pembangunan landas pacu atau runway sepanjang 2.700 meter dan diperpanjang lagi hingga 2.750 meter.

Kemudian, konsorsium juga akan memperluas apron 20.200 meter persegi, dan memperluas terminal domestik 6.500 meter persegi.

Selain itu, membangun terminal internasional seluas 5.538 meter persegi, pembangunan terminal kargo seluas 2.860 meter persegi, dan pembangunan beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Dengan demikian, Bandara Komodo bisa memnfasilitasi penerbangan-penerbangan luar negeri dengan pesawat menengah hingga besar, seperti tipe pesawat Airbus A300.

Ini artinya, bandara tersebut ideal untuk penerbangan langsung atau direct flight dari luar negeri seperti Australia, China, Hong Kong.

Bandara ini ditargetkan bisa menampung pergerakan penumpang hingga 4 juta orang dalam setahun, dari saat ini hanya 720.000 penumpang per tahun.

Selain itu, pengembanggan ini nantinya akan menambah kapasitas kargo hingga 3.500 ton di masa mendatang.

Dengan skema KPBU, pemerintah tak perlu mengeluarkan dana, sehingga dana APBN bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur pendukung lain seperti akses jalan dan sebagainya.

Sebagai timbal balik, konsekuensinya, CAS mendapatkan izin konsesi atas Bandara Komodo selama 25 tahun.

Pada saat masa kerja sama berakhir, Badan Usaha wajib menyerahkan seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandar Udara Komodo kepada pemerintah, dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara.

Selain itu, pengelola bandara juga diwajibkan membayar biaya konsesi di muka sebesar Rp 5 miliar dan konsesi tahunan dari pendapatan Bandara Komodo sebesar 2,5 persen dengan pembayaran dua kali setahun, dan meningkat sebesar 5 persen setiap tahunnya.

Pengelola bandara juga diwajibkan membayar clawback sebesar 50 persen.

Bandara Komodo disiapkan pemerintah sebagai salah satu program percepatan infrastruktur Pulau Komodo yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas atau Bali Baru.

Selain Komodo, destinasi super prioritas lainnya yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Likupang.

Pengelolaan Bandara Komodo oleh konsorsium CAS sendiri sudah melewati jalan panjang. CAS menyingkirkan puluhan konsorsium lain di tahap lelang hingga seleksi akhir.

Dalam proses seleksi, selain konsorsium CAS terdapat empat lainnya yang lolos dalam tahap seleksi. Keempat konsorsium tersebut adalah Konsorsium Komodo dengan anggota PT Angkasa Pura II (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), Citilink Indonesia dan Muhibbah Engineering.

Kemudian, konsorsium PT Astra Infra Perdana dan Aeroports de Paris. Selanjutnya, konsorsium IWEG dengan anggota konsorsium Egis, Wika Gedung, Interport, dan PGN Solution.

Konsorsium PT Angkasa Pura I (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero), dan GVK Power and Infrastructure Ltd.

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia, Fika Nurul Ulya | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan, Erlangga Djumena)