Moeldoko: Presiden Tak Ingin Anggaran Kartu Pra-Kerja "Menguap ke Laut"

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta anggaran untuk program tersebut benar-benar diawasi. Kepala negara tak ingin anggaran tersebut sampai diselewengkan.

“Beliau (Jokowi) sangat tidak ingin dan tidak mau alokasi anggaran Rp 10 triliun itu ke laut,” ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baga juga: Moeldoko: Kartu Pra Kerja Paling Cepat Dimulai April 2020

Menurut Moeldoko, Jokowi menginginkan program tersebut bisa membantu para pengangguran agar bisa bersaing di dunia kerja. Caranya, yakni dengan memberi pelatihan kepada para pengangguran.

“Pemerintah tidak sama sekali membayar pengangguran, pemerintah menyiapkan para pengangguran atau pencari kerja untuk siap bekerja dengan baik,” kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, saat ini jumlah pengangguran di Indonesia dengan rentang usia 24 tahun berjumlah 2,8 juta. Untuk yang lulusan SMA atau SMK jumlahnya 1,8 juta.

“Ini perlu digeneralisasi secara teknis, agar mereka setelah lulus, enggak mampu lagi melanjutkan kuliah itu ada tempat untuk bekerja,” ucap dia.

Dikutip dari Data Kementerian Keuangan, pengertian Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling).

Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah. Sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau berpotensi ter-PHK.

Para pemilik Kartu Pra Kerja nantinya bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah. Akan ada berbagai jenis pelatihan yang disiapkan.

Kartu Pra Kerja ini diproyeksikan bisa menyasar 2 juta orang peserta yang akan difasilitasi dengan pelatihan vokasi seperti keterampilan di bidang manufaktur, pariwisata, ekonomi digital, dan sebagainya.