Industri Loyo Gara-gara Corona, Pemerintah Bakal Bebaskan BM Impor Bahan Baku

Pasalnya, saat ini kebutuhan bahan baku untuk para pelaku industri tengah terbatas akibat pasokan dari China yang terhenti sejak wabah virus corona merebak awal tahun.

Menteri perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita mengatakan, untuk mengurangi beban pelaku industri, pemerintah bakal menggratiskan bea masuk impor bahan baku.

Hal itu berlaku tak hanya untuk impor bahan baku dari China, namun juga negara lain.

"Impor-impor yang tujuannya bahan baku kalau bisa dinolkan, justru akan bagus. Paling tidak ada keringanan bea masuk," ujar Agus di Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Selain menggratiskan bea masuk, pemerintah juga bakal melakukan pengurangan biaya untuk perusahaan yang membuka Letter of Credit (LC) baru.

Sebagai catatan, dokumen Letter of Credit (LC) memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri kepada pemesan atau importir dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada didalamnya.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian BUMN dan BI (Bank Indonesia). Jadi kalau LC menjadi bagian dari struktur cost itu bisa ditekan, itu dia akan berdampak pada lebih rendahnya harga bahan baku yang harus dibayar oleh industri," kata dia.

Agus mengatakan, hingga saat ini sebanyak 30 persen impor bahan baku industri di Indonesia berasal dari China. Namun, sejak wabah virus corona atau covid-19 merebak industri manufaktur di China pun terganggu dan membuat negara mitra dagang utama seperti Indonesia harus mencari sumber bahan baku lain.

Agus pun memaparkan, saat ini harga bahan baku untuk beberapa sektor industri sudah mulai tinggi akibat mandegnya kegiatan manufaktur di China. Hal itu pun membebani industri di dalam negeri.

Padahal, permintaan produk industri bakal meningkat lantaran sebentar lagi sudah memasuki puasa dan Lebaran.

"Karena ini kan supply and demand-lah. Ketika demand meningkat, supply-nya juga menurun bahkan tidak ada, tentu harganya naik. Jadi negara harus hadir," jelasnya.