Pembebasan Sementara PPh, Ekonom: Yang Penting Gerak Cepat Dulu

Menurut dia, keputusan pemerintah saat ini untuk menekan perlambatan ekonomi serta meningkatkan daya beli masyarakat harus diapresiasi.

"Yang penting gerak cepat dulu untuk memberikan confident kepada dunia usaha," katanya di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Piter membenarkan bahwa kondisi perekonomian saat ini mulai memasuki masa resesi. Selain adanya virus corona yang merebak, ditambah lagi perang harga minyak.

"Memang kondisinya sangat genting sebenarnya. Karena permasalahan terhadap perekonomian itu adalah ketidakpastian yang tinggi dan itu menghantam sektor keuangan. Khususnya para investor di pasar keuangan itu akan hold. Itu yang kemudian terindikasi pada IHSG," jelasnya.

Akibat aliran modal asing yang keluar, lanjut Piter, berdampak terhadap nilai tukar rupiah yang melemah.

"Kompleksitas terhadap perekonomian kita menjadi sangat tinggi sekarang," katanya.

Mengenai seberapa efektifnya kebijakan fiskal itu, dirinya masih belum dapat menilai. Namun, apabila kondisi perekonomian belum pulih, terutama faktor dari virus corona, maka pemerintah berpeluang untuk memperpanjang insentif tersebut.

"Ini tentunya akan ditinjau lagi, yang sementara enam bulan dulu. Kalau kondisinya belum baik, bisa diperpanjang atau bisa memperluas. Karena sekarang ini kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya dan berapa yang dibutuhkan," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, pemerintah bakal menanggung pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Ini merupakan salah satu paket stimulus kebijakan pemerintah untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih jauh akibat wabah virus corona. Dengan demikian, perusahaan atau karyawan tidak perlu memotong pajak penghasilannya.

Adapun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, paket stimulus tersebut bakal berlaku selama enam bulan setelah diundangkan.