Ini Alasan Ekonom Bhima Yudhistira Tantang Debat Stafsus Jokowi Soal Kartu Prakerja

Lantas apa alasan pria yang mendapatkan gelar master dari Universitas Bradford, Inggris itu mempersoalkan program kartu prakerja?

Kepada Kompas.com, Bhima menilai konsep kartu prakerja tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ia menilai masyarakat yang menjadi korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung tunai daripada pelatihan-pelatihan berbayar yang mirip konten YouTube.

“Ada banyak masalah ya yang pertama terkait kesesuaian konsep dengan kondisi saat ini dimana kartu prakerja sama sekali tidak bisa menyelesaikan korban PHK, dan proses yang dilakukan itu seharusnya bukan pelatihan secara online tapi bantuan langsung tunai karena korban PHK itu butuh bantuan makanan dan uang tunai,” kata Bhima kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Bhima menilai, beragam model pelatihan online yang ditawarkan secara berbayar hanyalah sebuah kepentingan segelintir orang yang mencari keuntungan dalam situasi bencana.

Padahal menurut Bhima, jika kondisi ini disikapi dengan bijaksana dan manusiawi, maka korban PHK akan terselamatkan dengan bantuan tunai dan bukan dengan pelatihan.

“Saya melihat secara pribadi model pelatihan online itu banyak yang over price. Materi dari pelatihan online yang ini juga menurut saya bisa lebih baik di YouTube daripada kartu prakerja, misalkan cara membuat kroket keju itu kan semua tersedia di YouTube,” kata dia.

Lebih rinci ia mengatakan, jika per orang diberi Rp 1 juta dengan target kartu prakerja sebanyak 5,6 juta korban PHK, maka totalnya adalah Rp 5,6 triliun. Nominal ini jika diberikan dalam bentuk tunai dinilai akan lebih membantu korban PHK mencukupi kebutuhan hidup.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih berpikir jangka panjang untuk menghemat anggaran di masa pandemi Covid-19 ini dengan menggandeng platform pelatihan gratis ataupun kampus-kampus yang menyelenggarakan pelatihan gratis.

“Ngapain mengeluarkan anggaran negara? Mubazir. Kalau itu diberikan kepada korban PHK itu akan lebih bermanfaat,” ucapnya.

Sebelumnya, melalui laman Instagramnya, Bhima menantang Staf Khusus Presiden sekaligus Bos Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara untuk debat terkait dengan kartu prakerja. Menurutnya tantangan debat yang ia ajukan sebagai pembuktian kontribusi milenial dalam perekonomian.

“Terkait dengan konflik kepentingan, bagaimana sebagai staff khusus Presiden, tapi tidak meninggalkan bisnisnya. Ini kan menggunakan anggaran negara dalam situasi bencana. Dia (Belva) menjadi CEO Ruang Guru, dan skill akademi itu kan skill academy by Ruang Guru,” jelas Bhima.

Bhima menilai, sebagai staff khusus presiden dari kalangan milenial, seharusnya forum debat ini bisa digunakan untuk klarifikasi, agar jangan sampai generasi milenial di cap buruk karena melanggengkan konflik kepentingan.