BPS Jelaskan soal Stok Beras

KOMPAS.com – Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kadarmanto menanggapi pernyataan presiden yang menyebut adanya minus produksi beras di tujuh provinsi.

Dia menerangkan, perhitungan surplus dan defisit sebagian besar memang dipengaruhi kebutuhan tingkat konsumsi masyarakat.

Misalnya, katanya, kebutuhan konsumsi di bulan puasa dan lebaran cenderung meningkat. Untuk itu, bila terjadi defisit, hal tersebut masih dalam posisi wajar.

"Untuk menghitung surplus-defisit memang sangat dipengaruhi beberapa hal terutama di kebutuhan atau konsumsinya,” ujarnya di Jakarta, Minggu (3/5/2020).

Dia juga menjelaskan, BPS hanya menghitung surplus dan defisit produksi saja. Caranya adalah total produksi dikurangi total konsumsi/kebutuhan.

Selain itu, data yang disampaikan presiden merupakan data bulanan BPS atau data yang juga digunakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan).

"Sebetulnya data yang minus itu ketersediaan. Kami di BPS hanya menyampaikan produksi bulanan. Nah yang ketersediaan itu mungkin digunakan BKP,” ungkapnya.

Namun demikian, dia juga menyebut data tersebut selalu disampaikan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan.

“Jadi persoalan data kami dipakai siapa wewenang Pusdatin Kementan," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Untuk itu, Kadarmanto pun menegaskan data tunggal untuk produksi pangan nasional telah digunakan.

Data tersebut juga yang digunakan Kementan mengenai produksi padi dan data yang sama dengan data yang selama ini digunakan BPS.

"Karena setiap bulan setelah kami amati melalui KSA (Kerangka Sample Area) langsung kami kirim ke Kementan melalui Pusdatin Kementan,” jelasnya.

Kadarmanto pun menyebut pihaknya bersepakat dengan kualitas data yang dimiliki Pusdatin.

"Setiap bulan kami selalu berkoordinasi dengan mereka," ujarnya.

Dia menjelaskan, data yang sama juga dikirim kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dan sejumlah lembaga negara lainnya sebagai komitmen Satu Data yang disepakati pada Desember 2019 lalu.

“Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Pusdatin Kementan dan atau kementerian lembaga lainnya terkait update data pangan dan lainnya" katanya.

Dukungan untuk memperbaiki sistem distribusi

Sementara itu, Kadarmanto juga mendukung upaya kementan untuk memperbaiki sistem distribusi yang selama ini dinilai menjadi pemicu defisit pangan.

Untuk itu, dia juga mengharapkan Kementan melakukan pengecekan Delta Stok di gudang-gudang pangan Indonesia.

"Jadi kalau saya perhatikan perlu dicek di Delta Stock dan memperbaiki pola distribusi. Sehingga, ini bisa digunakan sebagai acuan ketersediaan,” jelasnya.

Menurutnya, bila ditambahkan stok Bulog, maka harus dipastikan juga bila data yang ada di Bulog adalah hasil impor sementara Serap Gabah, termasuk pengadaan dalam negeri yang sudah termasuk dalam Produksi.

“Toh secara nasional kita masih surplus produksi," tegasnya.

Adapun, Kementan sebelumnya telah memperkirakan produksi beras pada Juni mendatang surplus 6,4 juta ton.

Perkiraan ini didasarkan pada produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan, serta memperhitungkan stok yang ada.

Pada akhir Maret 2020, stok terhitung sebanyak 3,45 juta ton. Rinciannya stok dari Bulog 1,4 juta ton, penggilingan 1,2 juta ton, pedagang 754.000 ton, dan di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 2,939 ton.

Itu juga belum termasuk stok di masyarakat lainnya, seperti rumah tangga dan hotel retoran kafe (horeka).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengungkapkan, saat ini pihaknya terus menjaga ketersediaan pangan khususnya pada 11 komoditas bahan pokok.

Di samping itu, Mentan juga sedang mengintensifkan berbagai kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan unsur terkait agar ketersediaan dan distribusi pangan tetap terjaga.