Pengusaha Minta Dilibatkan dalam Program Kartu Prakerja, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha minta dilibatkan pula dalam program-program pemerintah, salah satunya adalah program Kartu Prakerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Sari Pramono menyarankan, agar penyusunan program pemerintah mestinya melibatkan pekerja dan pelaku usaha. Dengan demikian, hasilnya akan bermanfaat bagi pekerja dan pengusaha.

"Soal program Kartu Prakerja, seharusnya pemerintah melibatkan kita (pengusaha)," ujar Sari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Selain itu, lanjut Sari, pemerintah seharusnya juga melibatkan dunia usaha untuk memberi masukan terkait keterampilan pekerja yang dibutuhkan.

Menurut dia, perlu kecocokan antara pekerja dan dunia usaha.

"Meskipun keterampilan pekerja meningkat lewat program Kartu Prakerja, jika kompetensi itu tidak sesuai dengan yang kebutuhan pelaku usaha, pekerja tidak akan terserap," ucapnya.

Sari mengatakan, pekerja butuh kepastian untuk bisa bekerja kembali pasca pandemi virus corona (Covid-19) berlalu. Peluang tersebut yang semula diharapkan bisa diperoleh melalui program Kartu Prakerja.

Namun, ternyata kelas pelatihan berbasis online untuk menambah kompetensi pekerja yang dikenai PHK akibat pandemi Covid-19 tidak memberi peluang penempatan kerja.

"Program Kartu Prakerja jika mau ada pelatihannya harus didasari dengan kompetensi. Kompetensi bisa untuk jadi pengusaha," terang Sari.

Menurutnya, tidak ada hubungan dan kesesuaian program tersebut dengan dunia usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang terpukul.

Penggodokan berbagai program dan kebijakan pemerintah seharusnya melibatkan masukan pekerja.

"Dengan demikian, kebutuhan pekerja bisa diidentifikasi dengan lebih tepat," katanya.

Sari menilai, kucuran senilai Rp 1 juta untuk penerima program Kartu Prakerja yang dialokasikan untuk pelatihan online harus diisi dengan yang lebih bermanfaat, seharusnya program tersebut dapat memberikan uang tunai kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah Covid-19.

"Biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta harus lebih ada manfaat misalkan langsung kasih sembako ataupun pelatihannya harus bermanfaat. Dan calon pekerja tersebut harus sesuai kebutuhan perusahaan yang merekrut, jadi semua stakeholder pengusaha harus dilibatkan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan dari awal dibuka hingga hari ini, terdapat 9,4 juta orang yang mendaftar program Kartu Prakerja melalui laman prakerja.go.id.

Sementara untuk jumlah peserta yang lolos gelombang I dan II tercatat mencapai 456.265 orang.

Bendahara Negara pun memastikan, seluruh peserta yang lolos gelombang I dan II telah mendapatkan pencairan dana insentif yang dijanjikan pemerintah.