CORE: Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 677 Triliun Masih Jauh Dari Ideal

Menurut lembaga penelitian Center of Reform on Economics (CORE), ada tigal hal yang dinilai masih membutuhkan kucuran dana untuk kembali bangkit dari masalah tekanan ekonomi.

Tiga hal tersebut antara lain, kebutuhan anggaran kesehatan yang lebih besar untuk penanggulangan wabah. Kedua, asumsi tambahan penduduk miskin yang berpotensi jauh lebih besar. Ketiga, kebutuhan untuk dana pemulihan sektor bisnis swasta.

Seperti diketahui bersama, pemerintah menggelontorkan dana Rp 677 triliun untuk beragam instrumen kebijakan, seperti insentif perpajakan, bantuan sosial, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN, subsidi bunga khususnya untuk UMKM, hingga penempatan dana pemerintah di perbankan dalam rangka restrukturisasi kredit.

Anggaran tersebut telah ditingkatkan tiga kali dibanding saat pertama kali diajukan oleh pemerintah. Semula pada awal April pemerintah menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun, kemudian mengalami penyesuaian pada pertengahan Mei menjadi Rp 405 triliun, dan pada akhir Mei rekapitulasi dana untuk pemulihan ekonomi nasional menjadi Rp 641 triliun.

“Meskipun telah mengalami peningkatan yang begitu besar, CORE Indonesia berpandangan bahwa peningkatan anggaran yang diajukan untuk pemulihan ekonomi nasional masih jauh dari ideal. Hal ini didasarkan pada beberapa catatan,” kata Direktur Riset CORE, Piter Abdullah Redjalam melalui siaran media, Rabu (3/6/2020).

Pieter mengatakan, anggaran kesehatan merupakan anggaran terpisah dari anggaran pemulihan ekonomi nasional yang semestinya menjadi prioritas jika pemerintah ingin mendorong pulihnya ekonomi. Apalagi pemerintah tengah mencanangkan untuk melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan memasuki fase new normal.

“Jika penerapan kebijakan new normal ini tidak diikuti dengan pendekatan kesehatan seperti misalnya persiapan kelengkapan alat kesehatan seperti APD dan ventilator, dikhawatirkan kita tidak siap menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan jumlah kasus baru,” tambah dia.

Jika merujuk pada tren peningkatan kasus baru di Indonesia yang masih tinggi dan jumlah test yang dilakukan masih relative sangat sedikit.

“CORE Indonesia mendorong pemerintah meningkatkan anggaran kesehatan setidaknya sampai dengan Rp 100 triliun, khusus untuk kebutuhan alat kesehatan seperti ventilator hingga test kit,” ungkap dia.

Sementara itu, anggaran Rp 172 triliun dengan asumsi tambahan penduduk miskin hingga 4,86 juta orang dan berpotensi jauh lebih besar, adalah sebuah skema yang sangat berat.

Meski demikian, angka yang diajukan pemerintah tersebut diperkirakan masih terlalu kecil dibandingkan potensi lonjakan penduduk miskin akibat wabah Covid-19.