Tekan Angka Kemiskinan, Bappenas Sempurnakan Data dari Tingkat Desa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengatakan, dampak wabah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, kekurangan penghasilan, serta terbatasnya akses pelayanan dasar.

"Untuk mengatasi hal tersebut sekaligus sebagai upaya mencapai kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, Bappenas menyusun strategi reformasi perlindungan sosial. Prasyarat dalam strategi tersebut adalah penyempurnaan data kemiskinan yang harus dimulai dari tingkat desa," katanya dalam webinar virtual, Rabu (24/6/2020).

Untuk itu, lanjut Suharso, Bappenas mengusulkan penyusunan social registry yang mencakup 100 persen penduduk, dimulai dengan digitalisasi monograf desa.

"Untuk itu perlu ada penguatan sistem perencanaan berbasis bukti di tingkat daerah," ujarnya.

Pada 2018, Bappenas telah merilis Sepakat atau Sistem Perencanaan Penganggaran, Pemantauan Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (Sepakat).

Sistem ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, pengentasan kemiskinan esktrem yang berbasis bukti adaptif terhadap bencana.

"Sepakat juga bisa menjadi digitalisasi monograf desa yang terintegrasi, yaitu pendataan dan analisis proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi yang inklusif. Semua rangkaiannya dilakukan secara otomatis dengan pendekatan holistik, integratif dan spesial," tuturnya.

Suharso menambahkan, saat ini Sepakat telah diimplementasikan di 124 kabupaten/kota dan 7 provinsi untuk penyusunan RPJMN dan RPJMND.

Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan Sepakat digunakan di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia.