Minta Dilibatkan di CSR BUMN, Anggota DPR Dinilai Mau Kampanye Gratis

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, DPR memiliki fungsi pengawasan kinerja, bukan ikut aktif dalam kegiatan penyaluran CSR suatu perusahaan.

"Terkait permintaan tersebut saya kira kurang etis ya apalagi disampaikan secara terbuka dalam RDP tersebut," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Menurut Mamit, permintaan anggota Komisi VII DPR yang ingin ikut menyalurkan CSR ke daerah pemilihan masing-masing, merupakan suatu bentuk kampanye terselubung.

"Ini terkesan mereka enggak mau ngeluarin modal tapi terkesan bermodal di mata konsituen mereka, sehingga harapan mereka bisa kampanye secara gratis," tuturnya.

Lebih lanjut, Mamit menilai penyaluran dana CSR BUMN saat ini sudah tepat. Kementerian BUMN menjadi pusat koordinasi penyaluran dana ke daerah membutuhkan.

"Mekanisme pengajuan CSR harusnya langsung kepada Kementerian BUMN agar lebih terkoordinasi lagi dan benar-benar real pemberian CSR tersebut," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin yang pada saat gelaran RDP, 29 Juni 2020, bertindak sebagai pimpinan rapat, meminta holding tambang BUMN memaparkan realisasi penyaluran dana CSR.

Saat pemaparan realisasi CSR PT Bukit Asam (Persero) dan PT Timah (Persero), Alex menyela pembicaraan. Ia mengatakan, pemberian CSR mestinya melibatkan anggota dewan.

"Bapak ingat enggak, siapa yang membantu proyek di Sumatera Selatan tersebut?" tanya Alex.

Direktur Utama Bukit Asam, Arviyan Arifin, kemudian menjawabnya. "Kalau tidak salah namanya Pak Alex Noerdin pak," kata Arviyan.

"Nah, saya mati-matian waktu itu bantu, masa penyerahan CSR enggak melibatkan kami. Paling tidak kami dikasih ruang untuk ikut serta menyerahkan bantuan tersebut ke masyarakat," ujar Alex.

Tak hanya Alex, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian juga angkat bicara saat membahas mengenai CSR.

Ia mengatakan, ke depan mestinya apabila hendak melakukan kegiatan CSR perlu menyertakan anggota DPR.