Jika Jadi UU, Redenominasi Baru Bisa Terlaksana Penuh pada 2035

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Jika nantinya RUU tersebut akhirnya menjadi Undang-Undang, maka masih dibutuhkan waktu hingga bisa diimplementasikan secara penuh.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menjelaskan, bisal RUU tersebut akhirnya ditetapkan pada 2024, maka setidaknya dibutuhkan waktu 11 tahun untuk bisa diberlakukan secara penuh.

Artinya, redenominasi rupiah baru benar-benar terimplementasi pada tahun 2035 mendatang.

"Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan sebelum implementasi penuh," jelas Andin dalam pesan singkat, Kamis (9/7/2020).

Dia pun merinci, agar redenominasi bisa diberlakukan secara penuh, diperlukan masa persiapan dua tahun dengan masih menggunakan mata uang rupiah lama.

Selain itu, masa transisi yang diberlakukan akan memakan waktu lima tahun. Pada tahapan transisi, akan ada parelisasi pertama antara rupiah lama dengan rupiah baru.

Kemudian, akan dilakukan parelisasi tahap kedua yang diperkirakan bakal memakan waktu empat tahun. Di mana uang rupiah yang digunakan adalah rupiah transisi dan rupiah baru.

Baru akhirnya, redenominasi atau harga rupiah yang baru bisa mulai diberlakukan.

Untuk diketahui, dalam redenominasi yang dirancang dalam RUU Redenominasi akan dilakukan pemotongan tiga digit angka 0.

Namun demikian, penyelesaian RUU tersebut akan memertimbangkan dinamika politik dan kebijakan nasional.

"Redenominasi adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai tukar rupiah terhadap harga barang dan atau jasa," ujar Andin.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dengan redenominasi diharapkan terjadi kesetaraan nilai tukar rupiah dengan negara berkembang lain yang setara dengan Indonesia.

Selain itu, dengan pengurangan tiga digit angka 0, maka nilai tukar rupiah menjadi lebih mudah dipahami ketika akan dikonversi dengan mata uang baru.

Redenominasi juga dilakukan untuk mendukung transaksi di masyarakat karena sebagian besar transaksi saat ini menggunakan bilyen ribuan.

"Selain itu juga untuk mengakomodir konversi harga barang yang lebih kcil dari Rp 100 lama," jelas Andin.